LANDASAN HUKUM ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 364K/TUN/2012)

Proses kegiatan pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk memberikan kepastian kepemilikan hak atas tanah. Dengan dilakukannya proses kegiatan tanah makan diterbitkannya sebuah sertipikat. Sertipikat tersebut sebagai alat bukti yang kuat atas sebidang tanah yang dikuasainya. Indonesia menganut sistem negatif yang mengandung unsur positif dalam sistem pertanahan. Dengan sistem negatif tersebut terdapat kelemahan dimana setiap orang yang merasa dirugikan dan mempunyai kepentingan atas tanah tersebut dapat mengajukan gugatan. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili keputusan TUN yang menimbulkan kerugian terhadap orang tersebut. Dalam proses persidangan di PTUN terdapat pembuktian, dalam hal ini masing-masing pihak akan memberikan alat-alat bukti seperti sertipikat dan akta-akta lainnya. Pembuktian sertipikat ditinjau dari proses pendaftaran tanah yang dilakukan sebagai dasar diterbitkannya sertipikat tersebut. Bagaimana proses pendaftaran tanah untuk mendapatkan hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam perkara nomor : 364K/TUN/2012 dan Penerapan pembuktian sertipikat hak atas tanah, ditinjau dari proses pendaftaran tanah dalam perkara nomor : 364K/TUN/2012. Didalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah normatif deskriptif yaitu penulis menggambarkan dan menganalisa data-data tertulis seperti literatur hukum dan doktrin, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ditolaknya Permohonan Para Penggugat, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, perihal surat Keterangan Milik Adat Dft. C No.389 Persil 49 D III Kelurahan Gandaria Utara tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam putusan tersebut Majelis hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dimana dalam hal pembuktian dilakukan dengan memeriksa dan meneliti proses pendaftaran tanah hingga terbitnya sebuah sertipikat. Majelis hakim telah tepat menilai pembuktian pada kedua sertipikat tersebut. Sertipikat sementara tersebut terbit tanpa surat ukur, hal ini merupakan salah satu sertipikat yang cacat hukum karena tidak memenuhi unsur pembuatan surat ukur pada proses pendaftaran tanah. Sertipikat hanya memuat Gambar Situasi yang kemudian tidak melakukan pengukuran kembali untuk dibuatkannya surat ukur Selain itu dalam kedua sertipikat tersebut tidak terjadi tumpang tindih, karena terlihat jelas dari pembuktian kedua sertipikat dimana berasal dari tanah dengan letak yang berbeda

1.  UEU-Undergraduate-5693-COVER.pdf - 45 KB
2.  UEU-Undergraduate-5693-PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI.pdf - 87 KB
3.  UEU-Undergraduate-5693-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 980 KB
4.  UEU-Undergraduate-5693-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 798 KB
5.  UEU-Undergraduate-5693-ABSTRAK.pdf - 38 KB
6.  UEU-Undergraduate-5693-KATA PENGANTAR.pdf - 39 KB
7.  UEU-Undergraduate-5693-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 117 KB