PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI, SEBAGAI PERWUJUDAN SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai seranskaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian itu terlihat betapa luasnya para wakil rakyat menggambarkan makna pemberantasan korupsi. Dari tiga poin utama pengertian pemberantasan korupsi yaitu mencegah, memberantas ( dalam arti menindak pelaku korupsi ) , dan peran serta masyarakat, pertama, saya ingin membahas arti �mencegah tindak pidana korupsi�. Berbicara tentang upaya mencegah terjadinya korupsi memaksa kita untuk berbicara tentang mengapa korupsi bisa terjadi. Ada banyak teori tentang sebab terjadinya korupsi ini, ada Jack Bologne dengan GONE theory-nya, atau teori Segitiga Korupsi, dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan teori saya sendiri, yang sederhana sehingga saya harap akan lebih mudah diterima, yaitu bahwa korupsi terjadi karena adanya pertemuan antara niat yang buruk dengan kesempatan untuk melakukan korupsi. Di berbagai kesempatan saya sampaikan dengan ilustrasi bahwa : ada mempelai pria bernama �niat� yang melakukan ijab kabul dengan mempelai wanita bernama �kesempatan�, sehingga lahirlah anak haram bernama �korupsi�. Jika mengacu pada aturan perundangan, maka yang dimaksud dengan TPK adalah tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdiri dari 30 jenis TPK yang terbagi dalam 2 jenis TPK terkait kerugian keuangan negara; 12 jenis suap menyuap; 5 jenis penggelapan dalam jabatan; 3 jenis pemerasan; 6 jenis perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; dan gratifikasi Kalau kita perhatikan, tidak seperti keadaan pada tujuh atau delapan tahun lalu ketika kita selalu berbicara tentang kerugian negara dalam kasus korupsi, maka saat ini dari 30 jenis TPK yang ada, hanya 2 jenis yang terkait secara langsung dengan kerugian negara. 28 jenis lainnya temyata lebih menyoroti masalah perilaku tanpa memperhatikan apakah kerugian negara telah terjadi. Ini merupakan keinginan kita sebagai bangsa melalui para wakil rakyat untuk membentengi perilaku para penyelenggara negara dan pegawai negerinya, serta memberi ancaman hukuman serupa untuk para pelaku diluar penyelenggara negara/pegawai negeri untuk menggoda dan mencoba mempengaruhi perilaku para abdi negara ini.

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
• HUBUNGAN KARAKTERISTIK, ASUPAN KOLESTEROL, KALSIUM, NATRIUM, TERHADAP OBESITAS PADA WANITA MENOPAUSE PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010