PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA - CUMA KEPADA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan pada tersangka dan terdakwa pada hakekatnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa agar hak-haknya terlindungi. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum yang dibentuk di setiap Pengadilan Negeri. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A. Dalam skripsi ini membahas mengenai prosedur pemberian bantuan hukum secara cumacuma kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan kendala-kendala yang dihadapi Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan empiris, bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder, dalam penulisan skripsi ini seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa dalam rangka mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.Hasil penelitian penulis yaitu Prosedur pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Jakarta Barat di atur di Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A.Terdakwa yang berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma adalah terdakwa yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 56 KUHAP, Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 mengenai orang yang tidak mampu,dan mengenai terdakwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum yang diatur di Pasal 17 ayat 1 (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Kesimpulan penulis yaitu Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa sesuai Prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, Pos Bantuan Hukum menghadapi berbagai kendala dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu seperti kendala dana,ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan Pos Bantuan Hukum, kurangnya fasilitas yang tersedia di Posbakum, ketidakhadiran saksi di persidangan, dan kendala dalam berkomunikasi dengan terdakwa atau keluarga terdakwa.

1.  UEU-Undergraduate-584-COVER.pdf - 34 KB
2.  UEU-Undergraduate-584-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 16 KB
3.  UEU-Undergraduate-584-ABSTRAK.pdf - 13 KB
4.  UEU-Undergraduate-584-KATA_PENGANTAR.pdf - 16 KB
5.  UEU-Undergraduate-584-DAFTAR_ISI.pdf - 23 KB
6.  UEU-Undergraduate-584-BAB_I.pdf - 72 KB
7.  UEU-Undergraduate-584-DAFTAR_PUSTAKA.pdf - 20 KB

• PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA - CUMA KEPADA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT