IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI BANTEN

ABSTRAK AKHMAD SAMARGA. Implementasi Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Provinsi Banten (dibimbing oleh Tatag Wiranto) . Penelitian ini mangkaji implementasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Banten. Hasil pengamatan menunjukkan urutan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah bagi Jawa dan Bali. Masalah ini, disebabkan oleh faktor implementasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh instansi terkait belum maksimal. Implementasi difokuskan pada komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian para pelaksana atau staf pelaksana implementasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengisian kuesioner dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis distribusi frekuensi dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia ditentukan secara signifikan oleh faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Dari keempat faktor tersebut komunikasi antar elemen pelaksana terkait merupakan hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Banten. Dalam upaya meningkatkan dukungan faktor komunikasi pada implementasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia, sebaiknya faktor komunikasi lebih ditingkatkan dengan memperhatikan struktur pimpinan atau pejabat yang berbeda tingkat jabatan, prilaku, dan bahasa yang digunakan. Implementasi kebijakan perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya antara lain: (1). SKPD dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. (2). SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD. (3). Dalam rangka sinkronisasi program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD, setiap SKPD berkewajiban melakukan koordinasi dan konsolidasi agar terjadi keselarasan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program sesuai dengan target-target pencapainya yang telah ditetapkan. Kata kunci : implementasi kebijakan. pembangunan sumber daya manusia. provinsi Banten.

1.  UEU-Master-6037-COVER.pdf - 33 KB
2.  UEU-Master-6037-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 212 KB
3.  UEU-Master-6037-SURAT PERNYATAAN.pdf - 261 KB
4.  UEU-Master-6037-KATA PENGANTAR.pdf - 24 KB
5.  UEU-Master-6037-DAFTAR ISI.pdf - 25 KB
6.  UEU-Master-6037-ABSTRAK.pdf - 28 KB
7.  UEU-Master-6037-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 19 KB
8.  UEU-Master-6037-BABI.pdf - 25 KB