PENERAPAN PASAL 194 UNDANG � UNDANG NO 36 TAHUN 2009 (STUDI KASUS : NOMOR. 38/PID.SUS/2014/PN.KDR)

Aborsi telah di lakukan selama ribuan tahun, di perkirakam 45 juta lebih aborsi terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Aborsi diatur dalam peraturan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 194 undang- undang kesehatan no 36 tahun 2009 Studi kasus : Nomor.38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr dan untuk memperhatikan pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana aborsi terhadap pelaku. penelitian ini adalah penelitian Normatif yang bersifat deskriptif, teknik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan skunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana untuk memberikan gambaran mengenai penerapan Pasal 194 undang � undang kesehatan no 36 tahin 2009 tentang kesehatan Studi kasus : Nomor. 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr Hasil penelitian ini menunjukan hukuman aborsi belum di terapkan sesuai dengan peraturan yang ada dan belum sesuai dengan KUHP dan di perjelas dengan undang�undang kesehatan supaya pelaku mendapatkan titik jera. Memberikan pengarahan yang dapat membantu mengurangi praktekillegal dan aborsi yang di lakukan di Indonesia dan mensosialisakian peraturan�peraturan yang terkait dalam tindakan aborsi.pertimbangan hukuman hakim sudah sesuai,penerapan terhadap pelaku aborsi dalam putusan No.38/Pid.Sus/2014/PN.KDR .Telah sesuai penerapan pasal 194 undang � undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan Kata Kunci : Penerapan pasal 194 Undang � undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan

1.  UEU-Undergraduate-6138-COVER.pdf - 41 KB
2.  UEU-Undergraduate-6138-pengesahan.pdf - 118 KB
3.  UEU-Undergraduate-6138-PERNYATAAN.pdf - 30 KB
4.  UEU-Undergraduate-6138-PERSETUJUAN.pdf - 167 KB
5.  UEU-Undergraduate-6138-KATAPENGANTAR.pdf - 27 KB
6.  UEU-Undergraduate-6138-DAFTARISI.pdf - 33 KB
7.  UEU-Undergraduate-6138-ABSTRAK.pdf - 25 KB
8.  UEU-Undergraduate-6138-lampiran.pdf - 61 KB
9.  UEU-Undergraduate-6138-DAFTARPUSTAKA.pdf - 19 KB
10.  UEU-Undergraduate-6138-BABI.pdf - 61 KB

• KEWENANGAN DPR-RI DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)
• ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN JARINGAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI MENGGUNAKAN ROUTER OS MIKROTIK
• Pengaruh partisipasi ,budaya masyarakat dan pemantauan kebudayaan terhadap efektifitas peraturan daerah kota tangerang Nomor 5 tahun 2004 tentang daerah bebas becak
• ANALISA TERHADAP PERATURAN KAMPANYE PARTAI POLITIK MELALUI MEDIA MASSA CETAK PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009
• IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2007� (PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA JURU PEMANTAU JENTIK DI KELURAHAN TAMBORA KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT)
• DISIPLIN KERJA, GAYA KEPEMIMPINAN, PELATIHAN DAN KINERJA KARYAWAN RSUD LUBUK SIKAPING
• ANALISA HUKUM MENGENAI PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN PADA TRANSAKSI KARTU KREDIT
• PARTISIPASI DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PUBLIK PERATURAN GUBERNUR NO. 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK
• PARTISIPASI DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PUBLIK PERATURAN GUBERNUR NO. 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK
• HUBUNGAN DISIPLIN TERHADAP PERATURAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN DAN RESIKO KECELAKAAN KERJA DI BAGIAN MOULDING PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk. UNIT SERPONG