PERJANJIAN PINJAM NAMA KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK OLEH WARGA NEGARA ASING DI BALI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 178 PK/PDT/2011)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya upaya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Warga NegaraAsing yang dibantu oleh Warga NegaraIndonesia dalam hal kepemilikan hak atas tanah hak milik. Indonesia pada dasarnya melarang Warga Negara Asing memiliki tanah dengan status hak milik dengan cara apapun juga, baik percampuran harta karena perkawinan, jual beli, hibah, waris, dan lain senagainya. Indonesia sangat melindungi warga negaranya dalam hal kepemilikan tanah. Tetapi banyak pihak mencari celah hukum yang dapatdimanfaatkan untuk kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Penulis tertarik untuk meneliti melalui Putusan Mahkamah Agung mengenai praktek pinjam nama yang dilakukan oleh Warga Negara Asing untuk dapat memiliki tanah dan bangunan di atasnya. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data sekunder yaitu dengan Penelitian Kepustakaan, dengan menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif Yuridis. Dimana Peneliti dalam hal ini menggunakan Undang-undang, bahan-bahan dari surat kabar, internet, buku-buku, jurnal yang relefan dengan bidang yang diteliti.

1.  UEU-Undergraduate-6139-cover.pdf - 89 KB
2.  UEU-Undergraduate-6139-pengesahan.pdf - 2189 KB
3.  UEU-Undergraduate-6139-pernyataan.pdf - 1742 KB
4.  UEU-Undergraduate-6139-persetujuan.pdf - 1794 KB
5.  UEU-Undergraduate-6139-katapengantar.pdf - 89 KB
6.  UEU-Undergraduate-6139-abstrak.pdf - 89 KB
7.  UEU-Undergraduate-6139-daftarisi.pdf - 442 KB
8.  UEU-Undergraduate-6139-lampiran.pdf - 165 KB
9.  UEU-Undergraduate-6139-daftarpustaka.pdf - 221 KB
10.  UEU-Undergraduate-6139-bab1.pdf - 221 KB

• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKTIM NO.1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM)
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN (STUDI KASUS SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA PT.SINAR PUSPAPERSADA DENGAN CV ALVAZ BERNOMOR SPPP No.023/SPP-TB/PL/V/2005 DAN SPPP No.012/SPPTB/PL/VII/2007)
• ANALISA HUKUM ATAS PENERAPAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DAN PENYEDIAAN ALAT-ALAT PELINDUNG DIRI DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA HARIAN PT XYZ DI JAMBI
• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3285 K / PDT / 1998)
• HAK OPSI DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1400K/PDT/2001,Jo Putusan Nomor 107/PDT/1999.PT.PDG, Jo Putusan Nomor 02/PDt/BTH/1999.PN.LB.BS).
• PENGGUNAAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN BARU UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN TRANSAKSI DERIVATIF (STUDI KASUS PUTUSAN PERJANJIAN TRANSAKSI DERIVATIF No.24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.)
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• TINJAUAN OPINI PASIEN TERHADAP SISTEM PERJANJIAN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT PUSAT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH �HARAPAN KITA� JAKARTA
• ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DATA PEGAWAI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) dan KLIEN pada PT. NAWAKARA PERKASA NUSANTARA
• TINJAUAN HUKUM ATAS STATUS, PERJANJIAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAYAN TOKO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN