PERJANJIAN BAKU DALAM KREDIT PERBANKAN

Pencantuman klausula-klausula perjanjian kredit yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian standart akan memberikan bank kewenangan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan nasabah debitur. Hal ini mengakibatkan bank digugat oleh nasabahnya. Salah satu sengketa dalam yang diakibatkan dari perjanjian yang dibuat secara sepihak (perjanjian baku) terjadi antara bank mandiri dengan Wibowo dan Siti Aisyah (debitur) dalam perjanjian kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010 terjadi hubungan hukum utang piutang. Kasus tersebut akhirnya harus diputuskan oleh pengadilan negeri semarang dengan nomor perkara 65/Pdt.G/2011/PN.SMG. Tujuan penelitian adalah mengetahui resiko yang dapat timbul dalam perjanjian kredit bank agar nasabah mengerti dan memahami bila terikat dengan perjanjian kredit bank. mengetahui upaya perlindungan bagi nasabah dari resiko hukum yang timbul dalam perjanjian kredit dengan demikian nasabah mengerti hak-hak yang dimiliki selaku pihak yang melakukan perjanjian kredit. Mengetahui Kendala yang dihadapi dalam perlindungan bagi nasabah dalam perjanjian kredit sehingga dapat diambil solusi agar perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa Resiko hukum yang dihadapi nasabah yang diakibatkan dari perjanjian kredit bank yaitu risiko yang ditanggung oleh bank sebagai kreditur dan risiko yang ditanggung oleh nasabah debitur. Risiko yang ditanggung bank sebagai kreditur dapat berupa Credit Risk, Strategic Risk, Regulatory Risk, Operating Risk, Commodity Risk, Human Resources Risk, dan Legal Risk. Sedangkan risiko yang ditanggung oleh nasabah debitur antara lain risiko yang ditanggung debitur karena bentuk dari perjanjian kredit bank yang baku (standar), sehingga debitur tidak dapat ikut menentukan isi perjanjian tersebut. Upaya perlindungan bagi nasabah dari resiko yang timbul dalam perjanjian kredit bank dapat dilakukan dengan penerapan undang-undang perlindungan konsumen, juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Kendala dan solusi hukum yang dapat diambil nasabah terkait dengan resiko hukum yang ditimbulkan dari perjanjian kredit bank yaitu kedudukan yang berbeda antara bank dan nasabah debitur yakni dimana bank memiliki posisi tawar yang lebih kuat jika dibandingkan dengan nasabah debitur menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembuatan perjanjian kredit bank.

1.  UEU-Master-6257-Cover.pdf - 15 KB
2.  UEU-Master-6257-Kata Pengantar.pdf - 151 KB
3.  UEU-Master-6257-Daftar isi.pdf - 13 KB
4.  UEU-Master-6257-Abstrak.pdf - 11 KB
5.  UEU-Master-6257-BAB1.pdf - 205 KB

• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN MA No.2152/Pid.sus/2008 )
• UPAYA HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK OBJEK JAMINAN KREDIT PADA INDUSTRI PERBANKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 2628 K/Pdt/2017)
• PANDEMIC COVID-19 SEBAGAI SUATU KEADAAN DILUAR KEKUASAN (FORCE MAJEURE) DALAM KREDIT PERBANKAN
• PERLINDUNGAN HUKUM BANK MANDIRI DALAM PEMBERIAN KREDIT ( Studi Kasus Putusan Nomor. 74/Pid.Sus,-TPK/2018/PN.Bdg )