TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA SEWA-MENYEWA TANAH DENGAN CARA MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 179/PDT.G/2011/PN.TNG)

Skripsi ini merupakan hasil penelitian untuk mengetahui proses mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang �Prosedur Mediasi di Pengadilan� serta mengetahui proses penyelesaian sengketa sewa-menyewa tanah dengan cara mediasi di pengadilan. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, KUH Perdata, Hukum Acara Perdata (HIR/RBg.), UU Nomor 48 Tahun 2009, UU Nomor 30 Tahun 1999, UU Nomor 3 Tahun 2009, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, SEMA Nomor 3 Tahun 1998, dan Putusan Pengadilan Nomor 179/Pdt.G/2011/PN.TNG. Bahan hukum sekunder mencakup literature hokum perdata, perikatan, perjanjian, sewam- enyewa, wanprestasi, alternative penyelesaian sengketa, mediasi di pengadilan, mediasi di luar pengadilan, makalah-makalah hukum, dan jurnal online. Bahan hokum tersier mencakup kamushukum, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Belanda. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai cara yang terintegrasi keacara pengadilan, mediasi memiliki keunggulan spesifik yaitu mampu menghasilkan putusan tanpa menyisakan masalah, bersifat final dan mengikat, bertitel eksekutorial, mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga akan mengurangi derasnya laju perkara ke pengadilan khususnya ke Mahkamah Agung. Selain itu gugatan wanprestasi dalam sengketa sewa-menyewa tanah antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Sulaiman di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara 179/Pdt.G/2011/PN.TNG diselesaikan dengan cara mediasi di pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR/154 RBg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang �Prosedur Mediasi di Pengadilan�.

1.  UEU-Undergraduate-6410-COVER.pdf - 29 KB
2.  UEU-Undergraduate-6410-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 95 KB
3.  UEU-Undergraduate-6410-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 127 KB
4.  UEU-Undergraduate-6410-SURAT PERNYATAAN.pdf - 117 KB
5.  UEU-Undergraduate-6410-KATA PENGANTAR.pdf - 16 KB
6.  UEU-Undergraduate-6410-ABSTRAK.pdf - 12 KB
7.  UEU-Undergraduate-6410-DAFTAR ISI.pdf - 13 KB
8.  UEU-Undergraduate-6410-DAFTAR. PUSTAKA.pdf - 15 KB
9.  UEU-Undergraduate-6410-LAMPIRAN.pdf - 498 KB
10.  UEU-Undergraduate-6410-BABI.pdf - 61 KB

• PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PASAL 130 HIR, PASAL 158 RBG
• ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
• Pilihan penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) provinsi DKI Jakarta
• ANALISIS HUKUM TENTANG ARBITRASE DAN MEDIASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN
• PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY DALAM
• PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) (STUDI KASUS PUTUSAN No.158/G.TUN/2005/PTUN.JKT)
• DUALISME PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, Tertanggal 26 Maret 2013)
• PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER / RUMAH SAKIT MELALUI PROSES MEDIASI DI LUAR PENGADILAN
• PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KECELAKAAN RINGAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI NEGOSIASI SESUAI DENGAN PASAL 236 AYAT (2) JO PASAL 229 AYAT (2) UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KAB
• PELATIHAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI GTC FP LEM SPSI KAB./KOTA BEKASI MITRA PUK SP LEM SPSI PT. DENSO INDONESIA GROUP