PEMBERIAN HAK PEMELIHARAAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH AKIBAT PENELANTARAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU (STUDI PUTUSAN NOMOR : 0305/PDT. G/2010/PA.JS)

Perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Dengan telah berakhirnya perkawinan, maka berakibat terhadap tiga hal, yaitu putusnya ikatan suami istri, harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan hak asuh anak yang belum mumayyiz harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu. Dalam memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam perkara perceraian, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak, Ayah atau Ibu. Kalaupun ada, satu-satunya aturan yang jelas dan tegas bagi hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang belum mumayyiz ada dalam pasal 105 dan pasal 156 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga penulis tertarik membuat penelitian mengenai pengaturan hak asuh anak yang belum mumayyiz menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penerapan peraturan perundang- undangan di Indonesia atas pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz berdasarkan studi putusan Nomor : 0305/pdt.G/2010/PA.JS). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka baik primer, skunder, maupun tersier dan akan dianalisa secara deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah hak asuh anak yang belum mumayyiz pada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan pasal 156 diberikan kepada seorang ibu kandungnya karena dinilai dari kecakapan ibu untuk memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak. Penerapan pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz berdasarkan Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2010/PA.JS dapat diberikan oleh ayahnya apabila ibu kandungnya cacat hukum, seperti pemboros, penjudi, pemabuk, pengguna narkotika, dan mengalami keterbelakangan mental. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah sehingga dalam membuat putusan ini hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007 sebagai dasar hukum untuk membuat putusan, sesuai dengan salah satu sumber hukum acara peradilan agama.

1.  UEU-Undergraduate-6444-cover.pdf - 32 KB
2.  UEU-Undergraduate-6444-pengesahan.pdf - 2576 KB
3.  UEU-Undergraduate-6444-pernyataan.pdf - 2478 KB
4.  UEU-Undergraduate-6444-persetujuan.pdf - 2256 KB
5.  UEU-Undergraduate-6444-putusan skripsi.pdf - 479 KB
6.  UEU-Undergraduate-6444-kata pengantar.pdf - 95 KB
7.  UEU-Undergraduate-6444-abstrak.pdf - 95 KB
8.  UEU-Undergraduate-6444-daftar isi.pdf - 95 KB
9.  UEU-Undergraduate-6444-lampiran.pdf - 718 KB
10.  UEU-Undergraduate-6444-daftar pustaka.pdf - 14 KB
11.  UEU-Undergraduate-6444-bab1.pdf - 215 KB

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR TERKAIT TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tab)
• PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.)
• KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK