BUDAYA HUKUM PENGEMIS DI DKI JAKARTA

Pengemis adalah bagian dari fenomena permasalahan sosial. Pengemis hakekatnya terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan serta menghambat pembangunan di DKI Jakarta, itu di tandai dengan ada nya peraturan daerah tentang larangan mengemis yaitu pasal 40 Perda No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Kajian mengenai budaya hukum pengemis di DKI Jakarta menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal yaitu: Pertama, bahwa jumlah pengemis semakin banyak, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daeraah untuk menanggulangi masalah pengemis, bahkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Pasal 40 No. 8 Tahun 2007 telah mengatur tentang larangan mengemis yaitu, setiap orang atau badan hukum dilarang untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil, dilarang untuk menyuruh orang lain menjadi pengemis, pedagang asongan dan pengelap mobil dan dilarang membeli kepada pedagang asongan dan dilarang memberikan uang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil. Masih banyak pengemis berkeliaran di jalanan dan tempat keramaian. Hal ini menandakan tidak adanya perubahan terhadap jumlah pengemis di DKI Jakarta setelah Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 di berlakukan. Kedua, bahwa sering kali kita mendengar pengemis melakukan tindak kriminal, seperti perkelahian antar pengemis, kekerasan antar pengemis dan terjadinya persaingan kekuasaan wilayah mengemis antar komunitas mereka. Bila itu semua terjadi akan membuat keresahan dan terganggunya masyarakat sekitar mereka. Dalam Penelitian ini, penulis meerumuskan suatu masalah yaitu yang pertama bagaimanakah budaya hukum yang hidup dikalangan pengemis, peneliti melihat dan meneliti serta mempelajari sikap dan perilaku pengemis terhadap hukum, budaya hukum yang hidup di kalangan pengemis adalah budaya mengemis atau meminta-minta yang sangat kuat, sehingga struktur komponen dari pengemis semakin banyak di DKI Jakarta. Kedua, Penulis mempelajari serta meneliti bagaimana para pengemis menyikapi suatu sengketa perebutan wilayah kepengemisan yang terjadi di kalangan pengemis, itu di karenakan struktur pengemis yang semakin banyak sehingga persaingan pun tidak terelakan. Ketiga, penulis menemukan dan menjelaskan upaya serta peran Pemda dalam menanggulangi masalah Pengemis, begitu banyak juga hambatan-hambatan yang terjadi dalam menanggulangi pengemis budaya mengemis yang sulit di hilangkan dan budaya masyarakat DKI Jakarta yang selalu memberikan uang kepada pengemis sehingga membuka kesempatan utnuk para pengemis datang ke Jakarta sehingga struktur komponen pengemis akan semakin banyak drai tahun ketahunmengalahkan banyaknya jumlah struktur komponen aparat pemerintah daerah sehingga sulit menjangkau semua pengemis yang telah menyebar di DKI Jakarta sehingga substansi Perda pasal 40 No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum tidak berjalan efektif.dalam hal ini penegak hukum dan masyarakat harus saling berkerjasama dalam menangani masalah pengemis, sehingga substansi dari Peraturan Daerah Pasal 40 No.8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum dapat berjalan efektif.

1.  UEU-Undergraduate-6951-cover.pdf - 89 KB
2.  UEU-Undergraduate-6951-pengesahan.pdf - 2859 KB
3.  UEU-Undergraduate-6951-pernyataan.pdf - 2423 KB
4.  UEU-Undergraduate-6951-persetujuan.pdf - 2439 KB
5.  UEU-Undergraduate-6951-kata pengantar.pdf - 50 KB
6.  UEU-Undergraduate-6951-daftar isi.pdf - 50 KB
7.  UEU-Undergraduate-6951-abstrak.pdf - 32 KB
8.  UEU-Undergraduate-6951-daftar pustaka.pdf - 62 KB
9.  UEU-Undergraduate-6951-bab1.pdf - 319 KB