TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP HUTANG PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG � UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 491 K/PDT/2011)

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri (legal entity) yang dapat melakukan perbuatan hukum maupun perikatan dengan pihak ketiga, dimana seluruh perikatan yang dilakukan oleh perseroan sebagai badan hukum adalah untuk dan atas nama perseroan. Dalam menjalankan usaha bisnis untuk mencapai tujuan Perseroan, Perseroan Terbatas seringkali melakukan kegiatan pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan modal, dimana karena kondisi perusahaan yang tidak baik, tidak sedikit perseroan yang tidak dapat memenuhi prestasinya membayar utangnya kepada kreditor. Sebagai badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas (limited liability), terhadap utang perseroan tersebut merupakan tanggung jawab perseroan. Dalam kasus PT. Sumberrejo Santoso dan UD. Djaja Makmur dalam perkara putusan Mahkamah Agung RI No. 491 K/Pdt/2011 tanggal 15 Juni 2011, salah satu direksi (Gunawan Suwandi) telah dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi atas kerugian perseroan sebagi akibat perikatan yang dilakukan oleh Direksi. Padahal utang perseroan merupakan tanggung jawab perseroan. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap hutang Perseroan dan bagaimana penyelesaian hutang piutang PT. Sumberrejo dan UD Djaja Makmur, dalam hal ini dapatkah direksi diminta pertanggung jawaban. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier serta analisa data kualitatif. Berdasarkan pembahasan dan analisa diperoleh kesimpulan bahwa direksi yang dalam melakukan perikatan untuk dan atas nama perseroan telah melakukannya dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan, tidaklah dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi. Hal ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) yang dianut oleh Perseroan Terbatas, dimana utang perseroan merupakan tanggung jawab perseroan. Direksi barulah dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi (tanggung jawab terbatas menjadi terlampaui) sebagaimana doktrin piercing the corporate veil dan ultra vires apabila direksi telah bertindak melampaui kewenangan yang dimiliki dan perikatan yang dilakukan untuk dan atas kepentingan pribadi�Dalam kasus PT. Sumberrejo dan UD Djaja Makmur, putusan Mahkamah Agung RI No. 491 K/Pdt/2011 tanggal 15 Juni 2011 adalah sudah tepat dan benar, dimana direksi (Gunawan Suwandi) tidaklah dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi. Oleh karenanya penyelesaian terhadap utang PT. Sumberrejo merupakan tanggung jawab PT. Sumberrejo sebagai badan hukum yang dibayar dari harta kekayaan perseroan. Untuk dalam penelitian ini disarankan jika Direksi mengambil suatu kebijakan yang didalamnya terdapat benturan kepentingan, maka kebijakan tersebut sesuai tujuan dan maksud anggaran dasar perseroan. Dan RUPS harus tetap dilaksanakan untuk mengambil keputusan penyelesaian utang perseroan karena hasil keputusan RUPS merupakan suara bersama dari para pemegang saham dan untuk kepentingan perseroan.

1.  UEU-Undergraduate-770-COVER.pdf - 22 KB
2.  UEU-Undergraduate-770-PERNYATAAN_KEASLIAN.pdf - 21 KB
3.  UEU-Undergraduate-770-LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf - 21 KB
4.  UEU-Undergraduate-770-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 21 KB
5.  UEU-Undergraduate-770-ABSTRAK.pdf - 13 KB
6.  UEU-Undergraduate-770-KATA_PENGANTAR.pdf - 18 KB
7.  UEU-Undergraduate-770-DAFTAR_ISI.pdf - 12 KB
8.  UEU-Undergraduate-770-BAB_I.pdf - 142 KB
9.  UEU-Undergraduate-770-DAFTAR_PUSTAKA.pdf - 24 KB
10.  UEU-Undergraduate-770-LAMPIRAN.pdf - 106 KB

• TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP HUTANG PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG � UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 491 K/PDT/2011)