PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT JAWA TENGAH

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat. Hukum Adat telah lama berlaku di tanah air kita. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air kita. Sementara Hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda, untuk berdagang di Nusantara ini. Bila dikaitkan dengan kewarisan maka akan didapati tiga bentuk hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia berdasarkan sistem hukum yang ada, yakni hukum waris menurut sistem Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. Penelitian fokus pada satu sistem saja yang di bahas yaitu sistem Hukum Adat yang berkaitan dengan pembagian warisan dikalangan Masyarakat Adat Jawa Tengah . Pada penelitian ini akan dibahas permasalahan mengenai bagaimanakah hukum waris anak perempuan dalam hukum waris Adat Jawa Tengah? Dan juga permasalahan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa waris Adat Jawa dalam Masyarakat Adat Jawa Tengah? Dalam penulisan menggunakan metode penelitian empiris (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka siap pakai, dan juga mencari data lapangan. Berdasarkan sifatnya dari penulisan hukum ini, bahwa pendekatan yang digunakan adalah penelitian dengan sifat deskriptif. Kesimpulan pertama adalah bahwa di masyarakat adat Jawa Tengah, anak perempuan bisa mendapat bagian lebih kecil dari saudara laki-lakinya, karena keluarganya menganut sistem sepikul segendong. Namun seiring dalam perkembangan zaman, maka kini anak perempuan di Masyarakat Adat Jawa Tengah juga dapat memperoleh bagian waris yang sama dengan saudara laki-lakinya. Dasarnya adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 No. 179 K/Sip/1961. Kesimpulan kedua di dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan pada umumnya Masyarakat Adat Jawa Tengah menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai, Adapun cara yang ditempuh umumnya adalah musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan. Masyarakat Adat Jawa Tengah jarang sekali membawa perkara waris ini ke Pengadilan Negara atau Pengadilan Negeri.

1.  UEU-Undergraduate-7860-cover.pdf - 124 KB
2.  UEU-Undergraduate-7860-pernyataan.pdf - 251 KB
3.  UEU-Undergraduate-7860-persetujuan.pdf - 258 KB
4.  UEU-Undergraduate-7860-persembahan.pdf - 121 KB
5.  UEU-Undergraduate-7860-abstrak.pdf - 89 KB
6.  UEU-Undergraduate-7860-kata pengantar.pdf - 450 KB
7.  UEU-Undergraduate-7860-daftar isi.pdf - 93 KB
8.  UEU-Undergraduate-7860-pengesahan.pdf - 280 KB
9.  UEU-Undergraduate-7860-UEU-Undergraduate-7860-daftar pustaka.pdf - 130 KB
10.  UEU-Undergraduate-7860-UEU-Undergraduate-7860-BAB1.pdf - 170 KB

• SITA HARTA BERSAMA Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1514/Pdt.G/2007/PAJS
• ANALISA ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.22/PAILIT/2003/PN.NIAGA/JKT-PST/ DALAM PERKARA PT HANIF DINAMIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN
• ANALISIS HUKUM TENTANG ARBITRASE DAN MEDIASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN
• PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, DISCLOSURE, PERKARA PENGADILAN DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI PERIODE 2011-2013)
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• ANALISA YURIDIS ATAS PENCORETAN HAK TANGGUNGAN (ROYA) TERHADAP PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR :419/PDT.G/2012/PN.TNG
• PERANAN DEWAN PERS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBERITAAN PERS DALAM MEDIASI DAN PENGADILAN
• TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON SELULER (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.339/Pid/B/2009/PN.JKT.SEL).
• BATAS MINIMAL WAKTU PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERJADI TERUS MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR: 1763/Pdt. G/2013/ P. A Tgrs)
• ANALISIS YURIDIS DALAM KASUS MEREK �GOLD LABEL� ANTARA RICH PRODUCTION CORPORATION VS SAN MIGUEL CORPORATION (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 01/MEREK/2005/PN.NIAGA JKT.PST)