KAJIAN TERHADAP NORMA PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH

Bagi Negara Republik Indonesia, yang susunan perekonomiannya dan corak kehidupannya masih bersifat agraris maka tanah mempunyai fungsi dan peranan yang mencakup berbagai aspek penghidupan dan kehidupan masyarakat, bukan hanya aspek ekonomis belaka tetapi juga menyangkut aspek-aspek yang non ekonomis, apalagi tanah merupakan segala-galanya bagi masyarakat yang peranannya bukan hanya sekedar faktor produksi melainkan pula mempunyai nilai untuk mendukung martabatnya sebagai manusia. Dengan adanya persoalan- persoalan, baik mengenai pertambahan penduduk maupun perkembangan ekonomi, maka kebutuhan terhadap tanah dalam kegiatan pembangunan akan meningkat. Berdasarkan kenyataan ini, tanah bagi penduduk Indonesia dewasa ini merupakan harta kekayaan yang paling tinggi nilainya dan merupakan sumber kehidupan, maka dari itu jengkal tanah dibela sampai titik darah penghabisan apabila hak tanahnya ada yang mengganggu. Untuk menjaga jangan sampai terjadi sengketa maka perlu diadakan pendaftaran tanah. Sadar akan tugas dan kewajibannya itu maka pemerintah telah menetapkannya pada Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria tentang pendaftaran tanah sebagai implementasi dari Pasal 19 ini maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah di bidang Pendaftaran Tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah yang disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran pertanahan. Dilihat dari permasalahan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adanya pembatasan waktu yaitu 5 (lima) tahun tersebut akan riskan dan tak memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada rakyat kecil yang sejauh ini belum sepenuhnya paham hukum. Kebijakan ini akan membatasi hak seseorang menuntut pelaksanaan haknya. Hal ini jelas merugikan pemilik tanah yang sebenarnya karena mereka tidak punya hak lagi untuk menuntut tanahnya, misalnya jika dipunyai bukti baru yang dapat diajukan dalam gugatannya padahal jangka waktu lima tahun sudah terlewati. Oleh karena itu, pemerintah bukan hanya memberikan jaminan kepastian hukum tetapi memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah dalam melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, untuk mengaktualisasikan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah agar terwujudnya kepastian juga perlindungan hukum dengan perjalanan waktu, perkembangan teknologi, perubahan faktor-faktor politik, sosial-ekonomi serta budaya, diperlukan upaya pemikiran kembali atas beberapa konsep yang dijabarkan di dalam pasal- pasal Agraria tersebut.

1.  UEU-Master-8580-COVER.pdf - 20 KB
2.  UEU-Master-8580-Abstrak.pdf - 166 KB
3.  UEU-Master-8580-Daftar Isi.pdf - 192 KB
4.  UEU-Master-8580-Daftar Pustaka.pdf - 336 KB
5.  UEU-Master-8580-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 3126 KB
6.  UEU-Master-8580-SURAT PERNYATAAN.pdf - 3246 KB
7.  UEU-Master-8580-BAB_I.pdf - 490 KB

• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (STUDI KASUS PADA PT.CHIEN FU UTAMA PLASTIK)
• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI JAMSOSTEK PADA PT. MECOSIN INDONESIA
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN ADVOKAT DITINJAU DARI UU NO.18 TAHUN 2003
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HIDUP LINGKUNGAN AKIBAT EKSPLOITASI PERTAMBANGAN KAPUR DI KAWASAN KARST CITEUREUP KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT.
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PRODUKSI OBAT (Studi Putusan No. 2336/Pid.Sus/2013/PN.Jakarta Barat)