TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1428 K/PDT/2006 MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TERDAHAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN DILUAR NEGERI TANPA DICATATKAN DI INDONESIA DAN PERKAWINAN YANG SAH MENURUT AGAMA NAMUN DI

Untuk melangsungkan perkawinan, kedua calon suami-istri harus menghadap sendiri di muka pegawai catatan sipil Akan tetapi pada zaman sekarang ini banyak yang melakukan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa melakukan pencatatan dengan berbagai macam alasan, seperti : kurangnya pengetahuan anggota masyarakat setempat, atau disebabkan pembiayaan pendaftaran pencatatan yang tidak terjangkau masyarakat, atau lokasi Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil yang jauh dari tempat tinggal orang bersangkutan, atau karena alasan lainnya. Menyimak dari contoh di atas yang begitu kompleks, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tuntas ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : �Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428K/PDT/2006 Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terhadap Perkawinan yang Dilakukan di luar Negeri tanpa Dicatatkan Di Indonesia dan Perkawinan yang sudah sah menurut Agama Namun Diikuti dengan Pemalsuan Dokumen Pencatatan Nikah�. Adapun yang menjadi pokok permasalahanpada skripsi ini diantaranya sebagai berikut: Bagaimana syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pencatatan pernikahan di Negara Indonesia ? Bagaimana akibat hukum terlambatnya pendaftaran perkawinan yang dilakukan di luar Negeri dan status perkawinan pasca putusan Mahkamah Agung ? (studi kasus atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 k/pdt/2006) Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen. Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP. No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975. Bab II pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Pencatatan Perkawinan atau pernikahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku, khusus bagi non-muslim di catat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan bagi yang muslim di Catatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan.

1.  UEU-Undergraduate-955-Cover.pdf - 15 KB
2.  UEU-Undergraduate-955-Lembar Persetujuan.pdf - 291 KB
3.  UEU-Undergraduate-955-Lembar Pengesahan.pdf - 327 KB
4.  UEU-Undergraduate-955-Kata Pengantar.pdf - 94 KB
5.  UEU-Undergraduate-955-Abstrak.pdf - 86 KB
6.  UEU-Undergraduate-955-Daftar Isi.pdf - 73 KB
7.  UEU-Undergraduate-955-Lampiran Putusan MA.pdf - 1890 KB
8.  UEU-Undergraduate-955-Lampiran Wawancara.pdf - 1459 KB
9.  UEU-Undergraduate-955-Lembar Keaslian.pdf - 304 KB
10.  UEU-Undergraduate-955-Daftar Pustaka.pdf - 140 KB
11.  UEU-Undergraduate-955-Bab1.pdf - 202 KB

• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/PDT/2006 Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Terdahap Perkawinan Yang Dilakukan Diluar Negeri Tanpa Dicatatkan Di Indonesia Dan Perkawinan yang Sah Menurut Agama Namun Di