PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA KEWARISAN MASYARAKAT MINANGKABAU DI NAGARI TAPAKIS PADANG PARIAMAN

Masyarakat adat Minangkabau adalah salah satu masyarakat adat yang unik dan beragam yang masih menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah masyarakat adat Minangkabau. Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak matrilineal ini berfalsafahkan adat �basandi syara dan syara basandi kitabullah� terus mengalami dinamika.Terkait dengan permasalahan hukum waris, salah satunya ada di Kota Pariaman, daerah yang terletak di pesisir pantai pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah heterogen.Walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan matrilineal tetapi dalam perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya, ada yang menerapkan hukum waris adat, dan hukum waris Islam atau hukum waris perdata. Maka masalah yang diteliti adalah mengapa penyelesaian masalah kewarisan masih menggunakan hukum adat setempat di Nagari Tapakis, kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Secara khusus diteliti: pertama, bagaimana manfaat serta kerugian yang menyebabkan masyarakat Minangkabau lebih memilih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa waris, kedua, bagaimana persepsi masyarakat terhadap permasalahan penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di Pengadilan Agama, ketiga, Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan warisan dalam lingkungan masyarakat di Minangkabau. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan peranan hukum adat dalam menyelesaikan kewarisan di Nagari Tapakis, dan untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kewarisan dalam lingkungan masyarakat di Nagari Tapakis, dan upaya mengatasinya, serta untuk mengetahui tentang manfaat serta kerugian dari penyelesaian warisan dengan menggunakan hukum adat (pemangku adat) dalam lingkungan masyarakat minangkabau di Nagari Tapakis. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas penulis melaksanakan penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis (sociolegal research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen, dan observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung penelitian terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian di lokasi penelitian berupa menyebarkan angket kepada masyarakat di Nagari Tapakis, kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selain itu juga wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber yang dilakukan dengan pejabat dilingkungan wakil Nagari Tapakis di Pariaman dan Pemangku Adat setempat. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

1.  UEU-Research-9799-16_0120.pdf - 2510 KB