DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP RESTRUKTURISASI KREDIT BANK MASA COVID-19

Kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 bagi debitur (termasuk debitur UMKM) merupakan upaya untuk meningkatkan kegiatan perkreditan bagi debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank akibat merebaknya wabah Covid-19 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) POJK No. 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian mengenai; Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pemerintah untuk restrukturisasi kredit selama masa Covid-19 dan Dampak pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan bagi debitur (termasuk debitur UMKM) selama masa Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Menggabungkan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penulis menggabungkan data yang diperoleh dari literatur, perpustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan menggabungkan dengan data penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara atau observasi dengan sumber yang berkaitan dengan judul tesis ini. Semua data akan dianalisis secara kualitatif. Kebijakan restrukturisasi kredit dimasa Covid-19, tujuannya bukan untuk menghapus utang debitur, melainkan untuk memberikan keringanan pembayaran angsuran utang bagi debitur bank (termasuk debitur UMKM) akibat dampak penyebaran Covid-19 di sektor perekonomian. Dimana masa berlaku program restrukturisais kredit berlaku dengan jangka waktu tertentu atau terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK No. 11/2020 dan Pasal 10 POJK No. 48/2020 bahwa restrukturisasi kredit berlaku hingga 30 Maret 2022. Dengan ketentuan Pasal 11 POJK No. 48/2020 bahwa ketentuan-ketentuan POJK yang diatur terdahulu dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi kredit ini bagi debitur bank (termasuk debitur UMKM) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan OJK ini. Restrukturisasi kredit dilihat dari hukum perjanjian, bahwa restrukturisasi diwujudkan dengan membuat perjanjian kredit baru untuk menggantikan perjanjian kredit lama. Kesediaan para pihak untuk melakukan perubahan persyaratan kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit sebelumnya akan dituangkan dalam perjanjian kredit yang baru. Dalam restrukturisasi kredit, dimana hak agunan tidak dicabut, harus disepakati secara tegas dalam perjanjian perpanjangan kredit sebagai perjanjian baru. Kesimpulannya, bahwa kebijakan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK No. 11/2020 hanya berlaku dimasa Covid-19 yaitu bagi debitur (termasuk debitur UMKM) yang terdampak akibat Covid-19 dan sektor perekonomian. Dalam hal ini, POJK No. 11/2020 secara substansial memberikan kepastian hukum bagi bank dalam melakukan kegiatan restrukturisasi kredit sehingga tidak ada yang merasa dirugikan oleh para pihak (bank ataupun nasabah) dalam situasi selama masa Covid-19 untuk memenuhi kewajibannya

1.  UEU-Master-21018-COVER.Image.Marked.pdf - 131 KB
2.  UEU-Master-21018-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 472 KB
3.  UEU-Master-21018-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 237 KB
4.  UEU-Master-21018-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 472 KB
5.  UEU-Master-21018-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 329 KB
6.  UEU-Master-21018-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 378 KB
7.  UEU-Master-21018-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 466 KB
8.  UEU-Master-21018-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 312 KB
9.  UEU-Master-21018-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 415 KB
10.  UEU-Master-21018-BAB1.Image.Marked.pdf - 643 KB