HAK-HAK BAGI PARA PENYANDANG CACAT (DISABILITAS) DALAM MEMPEROLEH KEADILAN

Dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dikatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat; Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Namun faktanya, masih ditemukan adanya hambatan bagi disabilitas, dalam upaya mereka mencari keadilan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas hak penyandang cacat (disabilitas) dalam upaya pencari keadilan. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah mengenai apa saja hak penyandang cacat (Disabilitas) untuk memperoleh akses persidangan? Dan mengenai apa saja perlindungan hukum bagi peyandang cacat (Disabilitas) dalam memperoleh hak dalam persidangan? Penulisan ini merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik tertentu yaitu secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (field research) dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang objeknya langsung, berupa data yang didapat melalui wawancara dan informasi dari pihak-pihak terkait. Penulisan penelitian mandiri ini menggunakan metode penelitian deskriptif analistis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Kini, kita semua tinggal berharap agar, cita-cita luhur tersebut dapat terwujud sebagaimana mestinya. Dimana tentu ini memerlukan dukungan bersama dari seluruh komponen bangsa

1.  UEU-Article-9118-5_0015.pdf - 552 KB