HAMBATAN, KENDALA, DAN SOLUSI DALAM PENGUKURAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA KLAPAYAN, KEC. SEPULU, KAB.BANGKALAN, MADURA, JAWA TIMUR

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala yang kerap dialami dalam melakukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di suatu instansi. PTSL merupakan suatu proses yang melibatkan pengumpulan serta pengolahan data terkait identitas individu, termasuk informasi pribadi, pekerjaan, dan lainnya, untuk keperluan administrasi serta kebijakan. Metode penelitian ini menggunakan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dengan surveyor yang ikut serta dalam pelaksanaan PTSL, observasi langsung terhadap proses pengukuran PTSL, serta analisis dokumen terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dan kendala yang signifikan dalam melaksanakan proses PTSL. Hambatan tersebut antara lain minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait PTSL, kesulitan dalam pengumupulan data yang dibutuhkan, melainkan terdapat kendala administratif seperti kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengukuran PTSL. Guna menanggulanangi hambatan dan kendala tersebut, penelitian ini menyediakan rekomendasi yang dapat membantu dalam meningkatkan pengukuran PTSL, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya PTSL kepada masyarakat, peningkatan pelatihan dan pemahaman kepada perangkat desa mengenai kebjakan dan aturan terkait. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hambatan dan kendala dalam melakukan pengukuran PTSL serta memberikan masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PTSL.

1.  UEU-Undergraduate-34701-COVER.Image.Marked.pdf - 195 KB
2.  UEU-Undergraduate-34701-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 246 KB
3.  UEU-Undergraduate-34701-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 259 KB
4.  UEU-Undergraduate-34701-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 228 KB
5.  UEU-Undergraduate-34701-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 191 KB
6.  UEU-Undergraduate-34701-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 192 KB
7.  UEU-Undergraduate-34701-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 325 KB
8.  UEU-Undergraduate-34701-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 309 KB
9.  UEU-Undergraduate-34701-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 691 KB
10.  UEU-Undergraduate-34701-BAB1.Image.Marked.pdf - 256 KB

• TINJAUAN HUKUM TENTANG SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH YANG DITINJAU DARI TUJUAN DAN ASAS-ASAS PENDAFTARAN TANAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 96/PK/TUN/2007)
• ANALISIS SEMIOTIK GENRE MUSIK �Noise� DI KOMUNITAS MUSIK BAWAH TANAH JAKARTA & BANDUNG.
• ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
• KEDUDUKAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI UNTUK PERALIHAN HAK ATAS TANAH GIRIK (EKS HAK MILIK ADAT) DI WILAYAH KERJANYA DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang)
• Akibat Hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan atas Hak atas Tanah yang telah gugur dan masih sebagai jaminan kredit (Studi Kasus pada Bank X dengan Debitor/Penjamin Y)
• Penguasaan Fisik Tanah Secara Paksa Oleh Warga Masyarakat Terhadap Tanah Bekas Hak Guna Bangunan Yang Telah Daluarsa (Tinjauan Hukum atas Pendudukan Tanah Tersebut Daerah Gedong Panjang Proyek PT.X)
• PROSES PEMBUATAN SERTIPIKAT ATAS TANAH NEGARA MENJADI HAK MILIK AKIBAT PERALIHAN JUAL BELI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA BARAT
• PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK MEMBELI, MEMBANGUN SERTA MEMELIHARA RUMAH DAN TANAH (SUATU STUDI KASUS ANTARA DAN RUMAH)WARGA NEGARA ASING X DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA Y TERHADAP PENGALIHAN ATAS PENGUASAAN TANAH
• Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dikaitkan Dengan Pelepasan/Pencabutan Hak Milik Atas Tanah Dan Hak Menguasai Oleh Negara
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN