HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SESUAI UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ( STUDI KASUS DI KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA)

Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan implementasi dari desentralisasi, melalui pemberian kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, yang didasarkan pada Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah). Hubungan- hubungan tersebut memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, yaitu meliputi, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan, dan hubungan kewenangan. Tujuan dibentuknya UU No 34/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum hubungan kewenangan tersebut adalah sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusional,yaitu Pasal 18 UUD RI 45 berupa satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan.. Provinsi memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ditetapkan pula kewenangan pemerintah Pusat menjadi urusan Pemerintahan yang meliputi,: a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama. Pemberian otonomi luas kepada daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenyataannya, kewenangan yang tumpah tindih antar instansi pemerintahan dan aturan yang berlaku, baik aturan di tingkat pusat dan/atau peraturan di tingkat daerah. Hal tersebut terutama berhubungan dengan a) otoritas terkait tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah; b) kewenangan yang didelegasikan dan fungsi-fungsi yang disediakan oleh Departemen kepada daerah; dan c) kewenangan yang dalam menyusun standar operasional prosedur bagi daerah dalam menterjemahkan setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahannya adalah, bagaimana aturan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, bagaimana implementasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Tentang Pemerintahan Daerah dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi poblem yang timbul dalam pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pmerintah Pusat dan Daerah tersebut Kegunaan Penelitian secara teori adalah untuk dapat memperkaya khasnah ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah, dijadikan bahan awal oleh peneliti - peneliti lain yang membahas permasalahan berkaitan dengan hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta menambah wawasan keilmuan terutama berkaitan dengan hukum pemerintahan daerah. Secara Praktis bagi pihak pemangku birokrasi dan kepala pemerintahan daerah,dalam mengatur dan mengatasi kedepan, lebih meningkatkan dalam jalannya peraturan daerah dengan baik dan konsisten.Bagi pihak Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam membuat peraturan memperhatikan aturan hukum adat yang masih berkembang dalam masyarakat setempat agar dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah aturannya dapat diperkaya de ngan aspek-aspek kebutuhan masyarakat adat. Teori yang di pakai adalah yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens (negara bertanggung jawab mensejahterakan rakyatnya.

1.  UEU-Master-6234-COVER.pdf - 2 KB
2.  UEU-Master-6234-SURAT PENGESAHAN.pdf - 229 KB
3.  UEU-Master-6234-KATA PENGANTAR.pdf - 6 KB
4.  UEU-Master-6234-DAFTAR ISI.pdf - 98 KB
5.  UEU-Master-6234-ABSTRAK.pdf - 26 KB
6.  UEU-Master-6234-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 107 KB
7.  UEU-Master-6234-BABI.pdf - 134 KB