KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PAPUA DI BIDANG PENDIDIKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA BERKAITAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) merupakan hasil dari perjuangan panjang mewujudkan hak-hak dasar penduduk asli Papua, yang dihimpun dan dirumuskan dalam tujuh butir nilai dasar Otonomi Khusus, yaitu: 1) Perlindungan terhadap hak- hak dasar penduduk asli Papua; 2) Demokrasi dan kedewasaan ber-demokrasi; 3) Penghargaan terhadap etika dan moral; 4) Penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia; 5) Supremasi hukum; 6) Penghargaan terhadap keberagaman; dan 7) Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 56 : 1-6, mengatur tentang hak setiap penduduk memperoleh pendidikan bermutu pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan dengan meminimalkan beban masyarakat yang sekecil mungkin. Pihak swasta (Lembaga Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha) yang memenuhi syarat diberi kesempatan yang luas untuk berperan dalam mengembangkan program-program. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota diharuskan memfasilitasi dalam bentuk bantuan/subsidi yang diatur lebih lanjut di dalam Perdasi tentang pendidikan. Semangat dan daya juang tinggi yang melahirkan UU Otonomi Khusus Papua kemudian dilanjutkan dengan mengimplementasikan amanat-amanat yang terkandung di dalam UU tersebut, termasuk di dalamnya memperjuangkan pendidikan sebagai upaya mengangkat harkat derajat dan martabat orang Papua untuk menyelenggarakan hak- hak dasarnya yang selama ini terabaikan. Pendidikan merupakan masalah yang serius di Papua. Pendidikan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan masyarakat Papua dalam dalam menghidupi dirinya dan sesamanya. Sisi lain berkaitan erat dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Otonomi khusus di bidang pendidikan menjadi bagian penting dalam kerangka kebijakan dan strategi pembangunan di kabupaten/kota di Pronvinsi Papua. Diakui bahwa kebijakan pendidikan setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua diarahkan pada peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan, terutama untuk suksesnya Wajar 9 tahun dengan memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana fisik/nonfisik dan meningkatkan jumlah dan mutu pengajar. Otonomi khusus yang diberlakukan bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Ini merupakan kebijakan yang bernilai strategis dalam peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat Papua, Karena itu dibarapkan keserliangan pada berbagai bidang dapat diatasi termasuk bidang pendidikan, Pemerataan pendidikan mencakup equality (persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan) dan equity (keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan). Akses terhadap pendidikan disebut merata jika semua penduduk usia sekolah, telah mendapat kesempatan pendidikan; dan disebut adil jika antar kelompok dalam masyarakat dapat menikmati pendidikan secara sama.

1.  UEU-Undergraduate-7033-COVER.pdf - 94 KB
2.  UEU-Undergraduate-7033-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 298 KB
3.  UEU-Undergraduate-7033-LEMBAR PERNYATAAN.pdf - 135 KB
4.  UEU-Undergraduate-7033-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 134 KB
5.  UEU-Undergraduate-7033-KATA PENGANTAR.pdf - 143 KB
6.  UEU-Undergraduate-7033-ABSTRAK.pdf - 83 KB
7.  UEU-Undergraduate-7033-DAFTAR ISI.pdf - 164 KB
8.  UEU-Undergraduate-7033-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 154 KB
9.  UEU-Undergraduate-7033-BABI.pdf - 360 KB

• PENGARUH PELATIHAN, MOTIVASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA APPRENTICES DI INSTITUT PERTAMBANGAN NEMANGKAWI , TIMIKA � PAPUA
• KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP DI KECAMATAN WELAREK KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA
• ASUPAN ENERGI, LEMAK DAN STATUS GIZI REMAJA USIA 13 � 19 TAHUN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT (Analis Data Sekunder Riskesdas Tahun 2010) Skripsi
• HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN, STATUS EKONOMI, PEKERJAAN, DAN ASUPAN ZAT GIZI MAKRO DENGAN STATUS GIZI IBU HAMIL DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT (ANALISIS DATA SEKUNDER RISKESDAS 2007)
• HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN, STATUS EKONOMI, PEKERJAAN, DAN ASUPAN ZAT GIZI MAKRO DENGAN STATUS GIZI IBU HAMIL DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT (ANALISIS DATA SEKUNDER RISKESDAS 2007)