KEKUATAN HUKUM ATAS AKTA PENGALIHAN DAN PENGOPERAN HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI NEGARA (STUDI KASUS TERHADAP SENGKETA TANAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2127/K/PDT/1992)

Sengketa kasus tanah di bidang pertanahan biasanya terjadi karena adanya benturan kepentingan, maka untuk menjamin kepastian hukum dan/atau terhadap pemegang hak atas tanah, maka diperlukan adanya alat bukti yang dapat digunakan di hadapan Pengadilan. Alat bukti yang dimaksud adalah surat di bawah tangan dan akta otentik. Surat di bawah tangan dapat menjadi alat bukti selama bentuk formalnya terpenuhi. Pemerintah menunjuk Notaris sebagai salah satu pihak yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, maka dengan membuat akta oleh dan/atau di hadapan notaris, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang artinya segala keraguan terhadap akta tersebut harus disertai dengan pembuktian atas ketidakabsahannya. Penulis akan membahas mengenai suatu kasus dengan nomor perkara 2127/K/Pdt/1992 untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap kasus tersebut dan bagaimana kekuatan hukum atas akta pengalihan dan pengoperan hak yang dibuat oleh notaris terhadap tanah yang dikuasai negara dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, gambaran/penjelasan yang bersifat deskriptif dan sumber data primer, sekunder maupun tersier. Kekuatan hukum atas akta yang dibuat oleh notaris adalah alat pembuktian yang sempurna, selama akta tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang atau apabila tidak, maka akta tersebut diragukan dan dapat dibatalkan. Pada kasus tersebut, Majelis Hakim menimbang dari keabsahan akta yang digunakan sesuai dengan hukum yang berlalu, dimana hukum nasional masih tunduk kepada asasasas hukum adat. Maka ketika surat di bawah tangan yang telah memenuhi bentuk formal diperhadapkan pada akta otentik yang memiliki kecacatan sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim memenangkan surat di bawah tangan tersebut, dan membatalkan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut. Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan penyebaran informasi mengenai cara menilai ataupun memeriksa keabsahan akta di kalangan masyarakat. Sebelum memutuskan untuk melakukan pengalihan hak atas tanah, pastikan dokumen yang Anda pegang akan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan pengadilan sehingga apabila terjadi sengketa, Anda tetap dapat mempertahankan hak Anda. Apabila dokumen dimana hak atas tanah tersebut melekat adalah surat di bawah tangan, maka perkuat surat di bawah tangan tersebut dengan kehadiran saksi ataupun dokumen pembuktian lainnya.

1.  UEU-Undergraduate-1539-COVER.pdf - 25 KB
2.  UEU-Undergraduate-1539-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 23 KB
3.  UEU-Undergraduate-1539-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 23 KB
4.  UEU-Undergraduate-1539-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 24 KB
5.  UEU-Undergraduate-1539-ABSTRAK.pdf - 23 KB
6.  UEU-Undergraduate-1539-KATA PENGANTAR.pdf - 14 KB
7.  UEU-Undergraduate-1539-Daftar Isi.pdf - 31 KB
8.  UEU-Undergraduate-1539-Daftar Pustaka.pdf - 12 KB
9.  UEU-Undergraduate-1539-BABI.pdf - 29 KB

• KEKUATAN HUKUM ATAS AKTA PENGALIHAN DAN PENGOPERAN HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI NEGARA (STUDI KASUS TERHADAP SENGKETA TANAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2127/K/Pdt/1992)