KEKUATAN PEMBUKTIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMIRIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)

Istilah pencucian uang dapat diartikan sebagai penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotika, dan sumber � sumber lain yang illegal melalui saluran yang legal . Hal ini dilakukan dengan tujuan agar sumber asal uang tersebut tidak dapat dilacak. Hasil tindak pidana pencucian uang merupakan uang yang seolah � olah halal yang diputar atau diubah dari hasil uang kotor yang berasal dari suatu tindak kejahatan asal. Menurut pasal 2 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang antara lain korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dll. Hal inilah yang mendorong pelaku kejahatan melakukan praktik pencucian uang melalui perbankan agar uang yang diperolehnya dari kejahatan yang dilakukannya tidak terungkap. Tindak pidana pencucian uang memiliki beberapa tahapan yaitu, placement, layering dan integration. Dalam pembahasan skripsi ini akan dibahas mengenai kewajiban pelaporan LHKPN sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang, yang lebih khususnya akan menjadi analisa penulis dalam studi kasus putusan No:30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. Pelaporan harta kekayaan ini bertujuan untuk memeriksa harta kekayaan setiap penyelenggara Negara sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas serta penerapan prinsip � prinsip good governance. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dan fungsi laporan harta kekayaan Negara dalam kasus No:30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Laporan harta kekayaan penyelenggara dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan bias menjadi alat bukti. LHKPN dapat menjadi alat bukti keterangan saksi, surat dan alat bukti keterangan terdakwa. Agar dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa di persidangan maka alat bukti harus mempunyai kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian alat bukti tersebut yaitu nilai kekuatan pembuktiannya bebas, tidak mengikat serta menentukan. Selain itu nilai kekuatan pembuktiannya adalah harus memenuhi batas minimum pembuktian dan harus memenuhi asas keyakinan hakim. Dalam studi kasus skripsi ini, LHKPN berfungsi sebagai alat bukti dalam keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan terdakwa tersebut didukung oleh alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat sehingga bermanfaat bagi hakim untuk membuat pertimbangan dalam dakwaannya mengenai harta kekayaan terdakwa yang belum dilaporkan. Harta kekayaan tersebut adalah berupa rekening terdakwa yang dipakai untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang berjumlah Rp.50.595.979.593,77 yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.

1.  UEU-Undergraduate-5375-cover 1.pdf - 79 KB
2.  UEU-Undergraduate-5375-cover.pdf - 27 KB
3.  UEU-Undergraduate-5375-persetujuan.pdf - 2466 KB
4.  UEU-Undergraduate-5375-pernyataan.pdf - 2411 KB
5.  UEU-Undergraduate-5375-pengesahan.pdf - 2654 KB
6.  UEU-Undergraduate-5375-abstrak.pdf - 79 KB
7.  UEU-Undergraduate-5375-kata pengantar.pdf - 1736 KB
8.  UEU-Undergraduate-5375-daftar isi.pdf - 79 KB
9.  UEU-Undergraduate-5375-daftar pustaka.pdf - 27 KB
10.  UEU-Undergraduate-5375-kata pengantar.pdf - 1736 KB
11.  UEU-Undergraduate-5375-putusan 30_PID.B_TPK_2012_PN.JKT.PST.pdf - 2901 KB