LAPORAN AKHIR PROGRAM PENELITIAN : PENERAPAN MODEL ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MAPP) DI SEKTOR PERTAMBANGAN PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undangundang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 , oleh krena itu pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor pertambangan harus mencerminkan cita negara tersebut. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Negara telah memberlakukan sistem otonomi daerah atau desentralisasi secara luas dengan tujuan untuk memberi kesempatan dan pemerataan kesejahteraan hingga pelosok-pelosok negeri, sehingga pada waktu itu daerah diberi keleluasaan untuk mengatur daerahnya serta mendapatkan hak-hak kesejahteraan termasuk untuk mengelola sumber daya alam. Dengan demikian, sejak Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Sektor pertambangan di daerah yang memiliki potensi tambang seperti mineral dan batubara, atau Minyak dan Gas Bumi, menjadi salah satu penunjang perekonomian dan pendapatan Daerah, disamping memberikan kesempatan lapangan kerja bagi penduduk daerah setempat. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan ijin pertambangan dan pengawasan sektor tambang, baik di wilayah propinsi maupun kabupaten. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 , Pemerintah Kabupaten berwnang memberi perizinan tambang kepada pengusaha tambang yang ingin membuka usaha tambang Mineral dan Batu Baradi wilayah kabupaten tertentu, Akan tetapi, sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , kewenangan Pemerintah Kabupaten memberi Izin Pertambangan Mineral dan Batubara diambil alih oleh Pemerintah Daerah Propinis, hal inilah yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat banyak usaha pertambangan yang justru berada di wilayahwilayah administrative Kabupaten, demikian juga perlu dilihat dampak kesejahteraan yang diperoleh kabupaten akibat pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut. Di sisi lain, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (Minerba) masih memberikan fungsi administrative untuk memberi izin adalah Kepala Daerah Kabupaten, demikian juga dengan fungsi pengawasannya, sehingga terdapat indikasi disharmoni antara UU Minerba dengan UU Pemerintah Daerah. Untuk itu, peneliti akan menggunakan Model Analisa Dampak Peraturan Perundang-undangan (MAPP) untuk melihat akibat dari disharmoni tersebut. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dampak penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, diukur melalui MAPP. Adapun jenis penelitian yang ingin digunakan adalah normative empiric yang akan didukung oleh kajian lapangan serta pendekatan perundangundangan terkait (Statute Approach) . Luaran yang diharapkan adalah temuan terhadap norma-norma materoi muatan yang berbenturan dan dampak dari disharmoni tersebut di lapangan.

1.  UEU-Research-18641-16_0723.pdf - 757 KB

• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• KEWENANGAN DPR-RI DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)
• PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
• LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH DALAM ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
• ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN JARINGAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI MENGGUNAKAN ROUTER OS MIKROTIK
• IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 TERHADAP KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN