LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH DALAM ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 bahwa hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah Hak Konstitusional setiap warga negara. Perlakuan yang sama di hadapan hukum juga berarti bahwa tiap warga negara harus diakui sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hak sebagai pribadi hukum merupakan hak yang tidak dapat ditawar dalam keadaan apapun. Hal tersebut hanya dapat terwujud apabila terdapat kesempatan dan kekuatan yang sama untuk mengakses hukum dan lembaga-lembaga hukum. namun dalam prakteknya menunjukan bahwa persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tersebut tidak mudah dapat terwujud karena perbedaan kemampuan yang dimiliki setiap warga negara. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi pada tatanan penegakan hukum untuk mengakses keadilan (access to justice) akan tetapi juga dimulai sejak pembuatan aturan hukum yang sering kali hanya mewakili kepentingan suatu golongan. Adapun pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini antara lain Bagaimana kedudukan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum? Serta apakah LBH (Lembaga Bantuan Hukum) memiliki kewenangan menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dalam melaksanakan peranan Access To Justice (akses menuju keadilan)?, penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan aspek normatif. Terutama yang berkaitan dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan kewenangan serta fungsi-fungsinya dalam peranan access to justice. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta menganalisis kapasitas dan peran LBH menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam access to justice (akses menuju keadilan) bagi masyarakat. LBH memiliki kedudukan tersendiri di hadapan Negara Indonesia sebagai Negara hukum, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang menyebutkan sebagai berikut �Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara�, artinya seluruh pendanaan bantuan hukum yang digunakan untuk segala kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia dibebankan kepada negara melalui APBN. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum tersebut dapat dilaksanakan terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, LBH juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan access to justice sebagai perpanjangan tangan Negara dalam hal penegakan keadilan. Adapun saran yang dapat disampaikan antara lain, bahwa penyelenggaraan program bantuan hukum seyogyanya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah dengan merangkul pranata hukum lainnya seperti advokat melalui LBH. Selain itu diperlukan pula sosialisasi secara merata agar masyarakat umum mengetahui dan mengerti program bantuan hukum tersebut yang niscaya akan meningkatkan kesadaran dan ketertiban hukum masyarakat.

1.  UEU-Undergraduate-1107-COVER.pdf - 50 KB
2.  UEU-Undergraduate-1107-ABSTRAK.pdf - 41 KB
3.  UEU-Undergraduate-1107-LEMBAR_PENGESAHAN_SKRIPSI.pdf - 51 KB
4.  UEU-Undergraduate-1107-PERNYATAAN_KEASLIAN_ISI_SKRIPSI.pdf - 51 KB
5.  UEU-Undergraduate-1107-TANDA_PERSETUJUAN_PEMBIMBING_SKRIPSI.pdf - 50 KB
6.  UEU-Undergraduate-1107-KATA_PENGANTAR.pdf - 38 KB
7.  UEU-Undergraduate-1107-DAFTAR_ISI.pdf - 38 KB
8.  UEU-Undergraduate-1107-BAB I.pdf - 91 KB
9.  UEU-Undergraduate-1107-DAFTAR_PUSTAKA.pdf - 38 KB

• LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH DALAM ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM