PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA LISAN TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 609 K/PDT.SUS-PHI/2020)

Salah satu permasalahan yang kerap kali muncul dalam suatu Hubungan Kerja adalah permasalaan Pemutusan Hubungan Kerja (�PHK�). Permasalahan PHK pada dasarnya bukanlah masalah yang sederhana karena berkaitan erat dengan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang dalam hal ini adalah Pekerja/Buruh. Adapun PHK yang terjadi dalam kasus ini adalah PHK yang dilakukan oleh Pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan PHK yang digunakan Pengusaha sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta alasan pertimbangkan Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusan sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menguraikan bahwa alasan PHK yang digunakan Pengusaha tidak memiliki alasan yang jelas dan kuat, yang mana Pengusaha dalam hal ini juga tidak pernah menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Pekerja serta PHK yang dilakukan Pengusaha bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UndangUndang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Putusan Majelis Hakim No. 609 K/PDT.SUSPHI/2020 telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Mediator Provinsi Papua tidak berwenang untuk melakukan Mediasi atas Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada kabupaten/kota. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Permenakertrans No. 17 Tahun 2004.

1.  UEU-Article-21203-5_0764.pdf - 540 KB