PENETAPAN TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 131 PK/PID.SUS/2015)

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di pidana tanpa berdasarkan undang-undang. Kesalahan dalam penegakan hukum terjadi di Jakarta Selatan yang menimpa 2 pengamen Cipulir yaitu Andro Supriyanto alias Ucok dan Nurdin Prianto alias Benges. Keduanya ditangkap dan ditahan atas tuduhan melakukan pembunuhan yang sama sekali tidak mereka lakukan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo PP 27 Tahun 1983 Pelaksanaan KUHAP jo PP 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Ketentuan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.


Alt. Description

Criminal law aims to protect and save individuals in the presence of crimes in the community, so that the goal must be kept in order not to be allowed crimes that pass due to errors in the investigation or may otherwise no crime that because of the way the wrong investigation causes innocent people to suffer and in criminal without the legislation. The mistake in law enforcement occurred in South Jakarta that befalls two cipthreaded buskers, Andro Supriyanto alias Ucok and Nurdin Prianto alias Benges. Both were arrested and arrested on charges of committing murder altogether they did not. The problem approach in this study utilizes normative and juridical juridical approach to empirical. The data used is primary data and secondary data. The method of collecting data in this research is using literature research and field research. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of the research and discussion showed that the legal protection against victims of misconduct in the criminal justice in Indonesia is actually set in the law No. 8 year 1981 on the Code of Criminal Procedure Law (KUHAP) Jo PP 27 Year 1983 implementation of KUHAP Jo PP 92 year 2015 on the Second Amendment to government regulation No. 27 year 1983 on the implementation of criminal The provisions on indemnification include any act of arrest, detention, prosecution, or court or for any other action imposed without a statutory reason, or by mistake regarding the person or applicable law.

1.  UEU-Undergraduate-17439-cover.Image.Marked.pdf - 205 KB
2.  UEU-Undergraduate-17439-pengesahan.Image.Marked.pdf - 3477 KB
3.  UEU-Undergraduate-17439-pernyataan.Image.Marked.pdf - 144 KB
4.  UEU-Undergraduate-17439-persetujuan.Image.Marked.pdf - 3254 KB
5.  UEU-Undergraduate-17439-publikasi.Image.Marked.pdf - 366 KB
6.  UEU-Undergraduate-17439-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 301 KB
7.  UEU-Undergraduate-17439-abstrak.Image.Marked.pdf - 228 KB
8.  UEU-Undergraduate-17439-daftar isi.Image.Marked.pdf - 380 KB
9.  UEU-Undergraduate-17439-bab1.Image.Marked.pdf - 781 KB
10.  UEU-Undergraduate-17439-daftar psutaka.Image.Marked.pdf - 778 KB

• AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI PASAL 197 AYAT (1) HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA