PERANAN LEMBAGA PERADATAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN AMAHAI, MALUKU TENGAH

Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan dalam bentuk kelembagaan adat, yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistemnya. Seperti salah satunya adalah yang masih terdapat di Masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Maluku Tengah yang hingga saat ini masih berpegang teguh kepada seluruh tatanan adat istiadat yang merupakan warisan nenek moyang dahulu, Bila terjadi persengketaan antara warga masyarakat adat, maka bagi masyarakat hukum adat, cara penyelesaian sengketa melalui non peradilan serta penyelesaian melalui lembaga peradilan adat adalah merupakan pilihan yang paling umum. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah mengenai konflik�konflik apakah yang pada umumnya terjadi di masyarakat hukum adat Kecamatan Amahai, Serta juga Bagaimanakah cara penyelesaian konflik-konflik tersebut. Ada dua bentuk penelitian dalam bidang ilmu hukum, pertama adalah bentuk penelitian normatif, yang dilakukan untuk mengkaji suatu peraturan, norma, sejarah dan perbandingan hukum, yang kedua adalah bentuk penelitian empiris, yang dilakukan apabila penulis hendak meneliti mengenai implementasi hukum atau juga ingin meneliti mengenai efektivitas hukum. Dikarenakan penulis pada skripsi ini ingin melihat aturan hukum adat dan impelementasinya, maka bentuk penelitian skripsi ini adalah normatif empiris, atau juga bisa penulis katakan bahwa penelitian ini mempunyai bentuk penelitian sosiologis yuridis. Karena penulis ingin melihat bagaimana masyarakat menerapkan hukum. Adapun penelitian ini bersifat deskriftif karena penulis mencoba untuk menggambarkan status suatu kelompok manusia, suatu obyek data atau suatu kondisi tertentu. Berdasarkan uraian dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut, bahwa konflik yang terjadi pada umumnya adalah sengketa tanah dikarenakan batas tanah yang tidak jelas. Kemudian hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan konflik�konflik yang pada umumnya terjadi di masyarakat hukum adat Kecamatan Amahai adalah dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut sistem hukum adat yang didasarkan pada perdamaian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat.

• SANKSI HUKUM TERHADAP PASANGAN YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SEMARGA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK
• PENERAPAN HUKUM ADAT SILARIANG PADA MASYARAKAT ADAT MAKASSAR
• PERANAN LEMBAGA PERADATAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN AMAHAI, MALUKU TENGAH
• PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA (Studi Kasus Perkawinan Richard Nainggolan Lumbanraja dengan Rumida boru Nainggolan )
• PERKAWINAN SESUKU DALAM HUKUM ADAT SUNGAI ASAM PADANG-PARIAMAN
• KEDUDUKAN HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA TERHADAP ANAK LAKI-LAKI BUNGSU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 127/Pdt.G/2015 PN Mdn)
• ACCULTURATION OF LOCAL CULTURE AND ISLAMIC CULTURE: TRADITIONAL MARRIAGE LAW OF NAGARI ULAKAN PADANG PARIAMAN
• PERKAWINAN ADAT TUNGKU CU MASYARAKAT HUKUM ADAT MANGGARAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM ADAT (KJ101) SEMESTER GENAP 2020-2021
• EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT BEKASI MELALUI PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA BEKASI