PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan beberapa karakteristik unsur-unsur tindak pidana yang salah satunya yakni perbuatan melawan hukum yang dalam penerapannya menjadi permasalah di dalan praktek sistem peradilan tindak pidana korupsi terutama menyangkut perbuatan melawan hukum materil yang sudah berkembang sejak UU No 3 Tahun 1971. Konsepsi perbuatan melawan hukum materil pada hakekatnya telah dikenal didalam sistem peradilan pidana di Indonesia namun tidak efektif dan kurang mendapat perhatian pada sistem peradilan di Indonesia. Perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 inilah yang menjadi dasar bahwa unsurunsur perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan melawan formil (formele wederrechtelijkheid) saja sebagaimana dianut KUH Pidana, melainkan juga perbuatan melawan hukum secara materil (materiele wederrechtelijkheid). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah: Bagaimana penerapan sifat melawan hukum setelah putusan mahkamah konstitusi, Dapatkah sifat melawan hukum secara materiil diterapkan dalam artian negatif setelah putusan mahkamah konstitusi, Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini dilakukan dengan peneltian yang bersifat Normatif Deskriptif. Data penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara pemilihanpasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang penerapan ajaran perbuatan melawan hukum materil dalam perspektif tindak pidana korupsi, kemudian membuat sistematika dari pasalpasal tersebut sehingga akan menghasilkanklasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Penerapan ajaran perbuatan melawan hukum di dalam tindak pidana korupsi khususnya perbuatan melawan hukum materil mulai diperhatikan kembali oleh sistem peradilan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menghilangkan dimensi perbuatan melawan hukum materil, namun dalam praktek pemberantasan tindak pidana korupsi tidak sedikit pula sistem peradilan ada yang tetap menerapkan perbuatan melawan hukum materil pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan melalui penafsiran dan penemuan hukum (rechtsvinding) baik bersifat progresif maupun konservatif. Adapun dasar pengadilan yang menerapkan perbuatan melawan hukum materil pada tindak pidana korupsi adalah perbuatankorupsi sebagai perbuatan tercela yang disebabkan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung No. 2608 K/Pid/2006 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dengan cara melakukan penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari yang digunakan pada Pemilu legislatif 2004.

1.  UEU-Undergraduate-591-COVER.pdf - 41 KB
2.  UEU-Undergraduate-591-PERNYATAAN_KEASLIAN.pdf - 22 KB
3.  UEU-Undergraduate-591-LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf - 22 KB
4.  UEU-Undergraduate-591-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 23 KB
5.  UEU-Undergraduate-591-ABSTRAK.pdf - 14 KB
6.  UEU-Undergraduate-591-KATA_PENGANTAR.pdf - 13 KB
7.  UEU-Undergraduate-591-DAFTAR_ISI.pdf - 13 KB
8.  UEU-Undergraduate-591-BAB_I.pdf - 71 KB
9.  UEU-Undergraduate-591-DAFTAR_PUSTAKA.pdf - 53 KB
10.  UEU-Undergraduate-591-LAMPIRAN.pdf - 1535 KB

• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI