 |
UPT. PERPUSTAKAAN
Universitas Esa Unggul
Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
|
|
Phone |
: |
021-5674223, ext 282 |
|
Fax |
: |
|
|
E-mail |
: |
[email protected] |
|
Website |
: |
http://library.esaunggul.ac.id
|
Support (Customer Service) :
|
|
[email protected] |
|
|
Welcome..guys!
|
Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
|
LIVE SUPPORT
 Astrid Chrisafi
|
! ATTENTION !
To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely
Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently
Still Confuse?
Please read our User Guide
|
|
 Search Results for keyword 'hukum normatif'
Total of Records : 2796 collections
Published by UEU at 29/05/2024 11:56:10 • 237 Views
PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PENGGUNAAN SHOPEE PAY LATER TINJAUAN HUKUM ISLAM, HUKUM EKONOMI ISLAM DAN KUHPERDATA
Created by Nia Puspita Hapsari ; Endang Ruswanti ; Silvia Ratna Juwita, Annisa Fitria
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»»60%
Published by UEU at 05/07/2022 15:03:48 • 406 Views
STATUS HUKUM TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 DAN KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989 (SUATU TINJAUAN NORMATIF)
Created by Athina Kartika Sari
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»»60%
Published by UEU at 21/11/2023 11:23:57 • 340 Views
KAJIAN NORMATIF LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADAT HUNI AGAR WARGA BINAAN MENJADI LEBIH SEHAT DAN PRODUKTIF SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
Created by Heman Jasher. P ; Jeane Neltje Saly
Property of Magister Hukum Department
Context Proximity : »»»»»»60%
Published by UEU at 25/07/2018 14:27:24 • 808 Views
ANALISA YURIDIS PEMBATALAN PENERBANGAN SECARA SEPIHAK OLEH PT. INDONESIA AIR ASIA (AIRASIA) KEPADA KONSUMEN JASA PENERBANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 305/PDT.G/2009/PN.TNG)
Created by ALI UMAR DAULAI
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»50%
Published by UEU at 12/11/2021 09:21:50 • 468 Views
HAK IMUNITAS ADVOKAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Created by Pardamean Harahap ; Sidi Ahyar Wiraguna
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»50%
Published by UEU at 31/10/2023 17:44:55 • 434 Views
ORIENTASI PEMBENTUKAN DAN PENERAPAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID ASY SYARI’AH DAN HUKUM POSITIF DALAM REALISASINYA MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
Created by Farida Nurun Nazah ; Saiful Bahri ; Michelle Angel Sutanto (20200401001) ; Prasasti Cahyaningtyas (20220401284)
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»50%
Published by UEU at 03/06/2014 16:07:03 • 853 Views
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM PROVINSI DKI JAKARTA BAGI PENGUSAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Penerapan Upah Minimum di Kharizma Collection)
Created by IRA KHARISMA
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»50%
Published by UEU at 03/08/2015 14:21:54 • 969 Views
PENERAPAN ASAS PUTUSAN HAKIM HARUS DIANGGAP BENAR (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)
Created by Joko Widarto, S.H., M.H.
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»50%
Published by UEU at 13/05/2014 16:07:03 • 681 Views
PEMBENTUKAN HARGA DI SEKITAR PENGUMUMAN
DIVIDEN CUM DATE
Created by IRENE JOSEPHINE NIM : 2011-01-019
Property of Magister Manajemen Department
Context Proximity : »»»»»50%
Published by UEU at 04/02/2022 15:03:50 • 604 Views
PRAKTIK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Created by Achmad Edi Subiyanto ; Anna Triningsih
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»50%
Rec : 1-20 of 2796
:: Related Context of Keyword about 'hukum normatif' :
ABORTUS PROVOKATUS DALAM PERSEPEKTIF
HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA • AKTA OTENTIK • AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI
TAHUN 1945 TERHADAP KEKUASAAN
LEGISLASI PRESIDEN • ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM • ANALISA ATAS SURAT PEMESANAN BARANG • ANALISIS DISERSI • ANCAMAN PIDANA • ASPEK TUJUAN PEMIDANAAN • Akuisisi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) • Anak, Tindak Pidana Persetubuhan, Pengaturan Sanksi, Penerapan Sanksi • Asosiasi, pengusaha ban, praktik monopoli • BANK INDONESIA • BARANG SITAAN • BIGAMI MERUPAKAN TINDAK PIDANA • Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Keadilan
Substantif, Aturan dan Hukum Peradilan Indonesia dan Cessie • Badan Usaha Milik Negara • Bipolar, Kecelakaan Lalu Lintas, Penjatuhan Hukuman • CLOSELY-HELD • CYBER CRIME • Covid-19, data medis pasien, perlindungan hukum, kerahasiaan data pasien • DISHARMONI UNDANG-UNDANG NO.
44 TAHUN 2008,PERSPEKTIF UNDANGUNDANG
NO. 39 TAHUN 1999 • Dualisme Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum. • EKONOMI BERKELANJUTAN • FUNGSI LEGISLATIF • Fisheries Business, Fisheries Corporation, Human Rights System of Fisheries • Fungsi dan wewenang mahkamah konstitusi serta komisi pelilihan umum perbedaan mahkamah kontitusi dan komisi pemilihan umum • GCG, Pengadaan Barang/Jasa, BUMN • GOOD GOVERNAVCE • GUGATAN WARGA • HAK KEPEMILIKAN, HAK GUNA BANGUNAN • HAK PENGALIHAN • HAK-HAK PEREMPUAN • HARTA GONO GINI • HUKUM BAHRAIN • HUKUM KONSUMEN • HUKUM MEDIA PERS • HUKUM MEMPERJUALBELIKAN HAK SEWA PAKAI • HUKUM PERJANJIAN • HUKUM PIDANA • Hak Asasi Manusia, Bahasa Isyarat, dan Tuli • Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta, Perlindungan Podcast • Hak Penguasaan Atas Tanah,Hak Tanggungan, Pembebanan Hak Atas Tanah • Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit, Perlindungan Hukum • Hak cipta, Karya Sinematografi, Pengunduhan Ilegal • Harta dan Hutang Bersama, Perjanjian Kawin, Pasca Perkawinan • Hukum Pidana • Hukum pidana tindak pidana penganiyaan menghilangkan nyawa orang lain dakwaan menurut hukum pidana • Hukum, Demokrasi, Pembangunan Ekonomi • INGKAR JANJI • INTELEKTUAL • Insentif Pajak, Sumbangan, Yuridis, COVID-19, Keadilan • JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA HARIAN • JUAL BELI TANAH • JUDEX FACTI • JURNALISTIK • KEBAKARAN HUTAN • KEBEBASAN PERS • KEBIJAKAN EKONOMI BIRU (BLUE ECONOMY) • KEPASTIAN HUKUM • KEPEMILIKAN ATAS NAMA GEDUNG (NAMING RIGHT) YANG MEMILIKI NILAI KOMERSIAL • KEPOLISIAN INDONESIA • KERUSAKAN ALAM • KETERANGAN PALSU • KLAUSULA BAKU • KUALITAS PRODUK • Kedudukan, Dewan Perwakilan Daerah, Ketatanegaraan Indonesia • Kekerasan Dalam Rumah Tangga • Kekuatan hukum sertifikat tanah hak milik • Kepailitan, Koperasi, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum • Ketenagalistrikan, Penyertaan Tindak Pidana,
Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana • Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Agung • Kewenangan, LGBT, Mahkamah Konstitusi, Perzinahan, Persetubuhan • LALU LINTAS • Legal Standing, Penyidik, Penyidikan, Tindak Pidana Kepabeanan • Lingkungan, Perkebunan, Pembukaan lahan, Pembakaran • Logo, Hak Cipta, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Niaga. • MAHKAMAH AGUNG • MEDIA INTERNET • MELIPUT BERITA DAN INFORMASI • Mahkamah Konstitusi • Media Sosial • Merek, Merek Terkenal, Perlindungan Merek Terkenal • NARKOTIKA YANG TIDAK DISERTAKAN BARANG BUKTI
GANJA • NEGARA HUKUM • Notaris, Perlindungan Hukum, Majelis Kehormatan Notaris • ORANG TERKENAL • OTORITAS
JASA KEUANGAN • OTORITAS JASA
KEUANGAN • PELAKSANAAN PENGANGKATAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK • PELAKU DAN KORBAN TERHADAP PENYIDIKAN • PEMALSUAN IJAZAH • PEMBANGUNAN RUMAH • PEMBAYARAN UTANG • PEMBERANTASAN PELANGGARAN HAK CIPTA (DVD BAJAKAN) • PEMERKOSAAN • PEMESANAN BARANG • PENERAPAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) • PENERAPAN ULTRA PETITA PADA SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH (PEMILUKADA) DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI
(Studi Kasus Pemilukada Daerah Jawa Timur Putusan Nomor.41/PHPU.D-VI/2008) • PENGELOLAAN BMKT • PENGGELAPAN • PENYEDIAAN ALAT-ALAT PELINDUNG
DIRI • |
|
| |
| |
|
POLLING
    
 Visitors Today : 1
 Total Visitor : 1970573
Hits Today : 120404
Total Hits : 185775875
 Visitors Online: 1
Calculated since
16 May 2012
You are connected from 172.17.121.29
using Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected])
|
