TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD (N.O) DALAM TINDAK PIDANA RINGAN (ANALISA KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA NOMOR: 2/PID.C/2020/PN BLK TANGGAL 06 FEBRUARI 2020)

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) Dalam Tindak Pidana Ringan (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor2/Pid.C/2020/PN Blk,Tanggal 06 Februari 2020), berdasarkan penulisan Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan adalah bagaimana putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) dalam tindak pidana ringan dan apakah putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 2/Pid.C/2020/PN.Blk tanggal 6 Februari 2020 sudah sesuai dengan kaidah hukum pidana. tujuan uraian pokok permasalahan tersebut diatas penulis mengemukakan tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan oleh Hakim, Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) dalam hukum pidana, serta memberikan gambaran secara deskriptif mengenai Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/PN Blk tanggal 06 Februari 2020 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan hukum normative berdasarkan pada norma hukum yang berlaku. Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) dalam tindak pidana ringan diterapkan sebagaimana putusan dalam tindak pidana biasa, hanya saja dalam tindak pidana ringan memiliki perbedaan baik dari segi hukum materiil maupun formalnya, namun perihal putusan dijatuhkan dan upaya hukum serta bagaimana ketentuan perihal Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) itu diterapkan memiliki ketentuan dan dasar hukum yang sama dengan putusan dalam perkara tindak pidana biasa. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 2/Pid.C/2020/PN.Blk Tanggal 6 Februari 2020, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) belum sesuai dengan kaidah hukum pidana, yang dapat dibuktikan dengan melihat unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 315 KUHP, bahwasannya unsur-unsur dalam Pasal 315 telah terpenuhi, serta menimbang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terjemahan, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

1.  UEU-Undergraduate-24085-COVER.Image.Marked.pdf - 363 KB
2.  UEU-Undergraduate-24085-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 348 KB
3.  UEU-Undergraduate-24085-HALAMAN PERNYATAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 335 KB
4.  UEU-Undergraduate-24085-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 379 KB
5.  UEU-Undergraduate-24085-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 273 KB
6.  UEU-Undergraduate-24085-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 377 KB
7.  UEU-Undergraduate-24085-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 293 KB
8.  UEU-Undergraduate-24085-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 275 KB
9.  UEU-Undergraduate-24085-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 278 KB
10.  UEU-Undergraduate-24085-BAB1.Image.Marked.pdf - 289 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN