TINJAUAN YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 121K/PID.SUS/2020

UPT. PERPUSTAKAAN Universitas Esa Unggul Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
Phone	:	021-5674223, ext 282
Fax	:
E-mail	:	[email protected]
Website	:	http://library.esaunggul.ac.id
Support (Customer Service) :
[email protected]

Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:

LIVE SUPPORT

Astrid Chrisafi

! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

UEU » Undergraduate Theses » Hukum
Posted by [email protected] at 17/03/2022 16:23:22 • 1236 Views

TINJAUAN YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 121K/PID.SUS/2020

Created by :
ALESSANDRO DEL PIERO SIHOMBING ( 20170401140 )

Subject:	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI BUMN
Alt. Subject :	STATE FINANCIAL LOSS CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION BUMN
Keyword:	Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara Direksi.

Description:

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian pada BUMN merupakan tanggung jawab seorang Direksi BUMN sebagai organ yang bertanggung-jawab menjalankan kepengurusan BUMN sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai apakah kerugian keuangan Negara atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi BUMN merupakan bagian dari perbuatan korupsi dan untuk mengetahui bagaimana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan terkait permasalahan timbulnya kerugian pada BUMN atas perbuatan hukum yang diambil Direksi BUMN. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didalamnya terdapat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini berkesimpulan bahwa tidak setiap kerugian bisnis (business loss) didalam BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian Negara (state loss) dengan catatan bila timbulnya kerugian Negara yang terjadi bukan dikarenakan kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan. Direksi harus menjalankan prinsip Fiduciary Duty dalam menjalankan kepengurusan BUMN. Jika Direksi telah terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian maka Direksi wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tanggung jawab Direksi yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas pada Pasal 155 tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana. Beralasan secara hukum untuk Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa karena kerugian PT. Pertamina Hulu Energi merupakan kesalahan Terdakwa yang mengabaikan hasil uji kelayakan (due diligence). Hal tersebut jelas telah keluar dari ranah doktrin fiduciary duty dan business judgment rule.

Contributor	:	Endik Wahyudi, S.H., M.H
Date Create	:	17/03/2022
Type	:	Text
Format	:	PDF
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Undergraduate-20170401140
Collection ID	:	20170401140

Source :
Undergraduate Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Hukum

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@2022 Perpustakaan Universitas Esa Unggul

Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/tinjauan-yuridis-kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi-atas-perbuatan-hukum-yang-dilakukan-oleh-direksi-badan-usaha-milik-negara-studi-kasus-putusan-mahkamah-agung-nomor--121kpidsus2020-24084.html

[ Free Download - Free for All ]