TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS NO.11/PID.PRAP/2001/PN.JAKSEL)

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awaldilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun,di Indonesia sendiri HAM dilindungi melalui berbagai macam Undang-undang namun secara khusus dilindungi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan perundangan-undangan dalam hukum publik seringkali disorot rawan melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga dalam hal penerapannya harus hatihati,ketentuan hukum publik yang dimaksud adalah hukum pidana.KUHAP merupakan Undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia, sebagai salah satu instrument dalam norma hukum Indonesia, KUHAP harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan. KUHAP sudah mengatur secara jelas mengenai tata cara menegakkan Hukum Acara Pidana, namun pada prakteknya masih saja terjadi penyimpangan,entah dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan dan proses-proses lain yang diatur dalam KUHAP, dan dalam tulisan ini akan lebih menitikberatkan pada keabsahan proses penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana oleh aparat Kepolisian. Penahanan sebagai salah satu bentuk upaya paksa diatur pada pasal 1 butir 21 KUHAP. Dalam skripsi ini, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah tentang bagaimana Ketentuan Perundang-undangan Di Indonesia Mengatur Mengenai Syarat dan Prosedur penahanan, serta Bagaimanakah keabsahan penahanan menurut Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Perkara No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel). Adapun tipe penelitian hukum yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dan yuridis, dimana penulis melakukan suatu penelitian hukum yang mengkaji bahan siap pakai berupa Undang-Undang dan buku-buku untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas, penulis juga menganalisa suatu perkara yang telah memiliki kekuatan hokum tetap. Selanjutnya penulis menganalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, secara umum penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut; sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 78 UU No. 31 Tahun 1997 yaitu bahwa kewenangan menahan seorang Prajurit TNI ada pada Atasan Yang Berhak Menghukum, bahwa ternyata yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) adalah tindak pidana korupsi yang pelakunya hanya anggota TNI, tidak dilakukan bersama-sama dengan pejabat sipil lainnya, sehingga menurut ketentuan itu petugas yang melaksanakan tugas Kepolisian represif/ Yustisialnya seharusnya adalah petugas yang ditentukan dalam aturan Acara Pidananya masing-masing, dalam hal ini menurut Pasal 69 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Sedangkan yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971 adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan Pejabat Sipil, karena itu tugas Kepolisian Represif/Yustisialnya.

1.  UEU-Undergraduate-96-200741072-Cover_id-coverpdf-2.pdf - 21 KB
2.  UEU-Undergraduate-96-200741072-Preface-kata-pengantarpdf.pdf - 20 KB
3.  UEU-Undergraduate-96-200741072-Abstract_id-abstrakpdf.pdf - 15 KB
4.  UEU-Undergraduate-96-200741072-Table_of_Content-daftar-isipdf.pdf - 13 KB
5.  UEU-Undergraduate-96-200741072-Approval_Sheet-tanda-persetujuan-pembimbing-skripsipdf.pdf - 18 KB
6.  UEU-Undergraduate-96-200741072-Chapter1-bab-ipdf.pdf - 41 KB
7.  UEU-Undergraduate-96-200741072-Bibliography-daftar-pustakapdf-1.pdf - 13 KB