TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE TANPA ADANYA PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN

Latar belakang penelitian masih banyak ditemukan Cedent mengalihkan piutang secara cessie tanpa adanya pendaftaran hak tanggungan kepada Cessionaris sehingga timbul ketidakpastian hukum, diharapkan dimasa yang akan datang peralihan piutang secara cessie terhadap jaminan wajib didaftarkan hak tanggungan terlebih �jika dalam perjanjian kredit telah disepakati mengenai pengikatan hak tanggungan�. Metode penelitian yuridis normative, bersifat deskriptif analitis, Tehnik pengumpulan mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundangundangan dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang dinamakan data sekunder, Hasil penelitian dapat disimpulkan: Implementasi peralihan Cessie dalam praktek, Berdasarkan pasal 613 KUHPerdata s/d pasal 624 KUHPerdata jo pasal 1320 KUHPerdata. Peralihan piutang secara Cessie dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan. Kemudian peralihan piutang tersebut diberitahukan (Betekening) kepada si debitur dengan tujuan agar si debitur mengetahui kepada siapa Ia melakukan pembayaran. Mengenai tidak adanya pendaftaran hak tanggungan atas agunan dalam perjanjian kredit, tidak mempengaruhi sah atau tidaknya peralihan piutang secara cessie. Karena tidak ada larangangan dan sanksi dalam undang-undang yang mengatur dalam hal peralihan piutang secara cessie yang mana telah disepakati dalam perjanjian pokok (obligatoir) jaminan wajib didaftarkan hak tanggungan (terdapat kekosongan hukum). Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu ketidakpastian kembalinya modal dan keuntungan yang diharapkan. Peralihan Piutang secara cessie berdasarkan Akta Otentik dan Akta dibawah tangan tanpa adanya pendaftaran hak tanggungan tidak memberikan Perlindungan hukum terhadap kreditur. Karena perlindungan hukum terhadap kreditur lahir sebagai akibat adanya pendaftaran hak tanggungan atas jaminan yang menjadi agunan dalam perjanjian kredit (Vide Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan). Dengan demikian untuk kepastian hukum diharapkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan Peraturan/Regulasi yang mengatur dalam peralihan piutang secara cessie yang telah disepakati pengikatan hak tanggungan dalam perjanjian obligatoir, agar dipatuhi oleh pelaku usaha. Kepada masyarakat umum khususnya Cessionaris sebelum melakukan transaksi Cessie sebaiknya meneliti terlebih dahulu terhadap keberadaan dokumen pendaftaran hak tanggungan.

1.  UEU-Master-22331-COVER.Image.Marked.pdf - 121 KB
2.  UEU-Master-22331-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 886 KB
3.  UEU-Master-22331-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 814 KB
4.  UEU-Master-22331-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 1065 KB
5.  UEU-Master-22331-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 901 KB
6.  UEU-Master-22331-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 126 KB
7.  UEU-Master-22331-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 120 KB
8.  UEU-Master-22331-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 119 KB
9.  UEU-Master-22331-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 137 KB
10.  UEU-Master-22331-BAB1.Image.Marked.pdf - 187 KB

• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (STUDI KASUS PADA PT.CHIEN FU UTAMA PLASTIK)
• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI JAMSOSTEK PADA PT. MECOSIN INDONESIA
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN ADVOKAT DITINJAU DARI UU NO.18 TAHUN 2003
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HIDUP LINGKUNGAN AKIBAT EKSPLOITASI PERTAMBANGAN KAPUR DI KAWASAN KARST CITEUREUP KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT.
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PRODUKSI OBAT (Studi Putusan No. 2336/Pid.Sus/2013/PN.Jakarta Barat)