TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (ANALISA PUTUSAN NO. 23/PID.B/2011/PN-JTH)

Skripsi ini berjudul tinjauan yuridis terhadap pelaku pidana pencemaran nama baik yang ditampilkan melalui media SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH). Era globalisasi pada saat ini ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi. Kehadiran teknologi telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia yang menyentuh semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi, memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya di mana pun berada. Teknologi selain membawa keuntungan seperti memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, juga menimbulkan kerugian-kerugian seperti maraknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis. Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan meyalahgunakan kecanggihan teknologi elektronik dan komputer adalah kasus pencemaran nama baik melalui media SMS (short messages service), seperti yang dilakukan oleh A. HAMIDY ARSA Bin Abddurahman. Ia terbukti bersalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbutan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) yang isi nya memfitnah, menuduh tanpa bukti-bukti yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, yang dilakukan terdakwa pada saat sebelum pilkada bergulir. Kejahatan tersebut dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan; pertama, bahwa kedua Perundang-undangan tersebut saling terkait karena delik yang diatur dalam KUHP menjelaskan secara rinci dan delik didalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur penyampaiannya. Kedua, bahwa ancaman hukum yang diatur oleh Undangundang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik lebih berat di banding dengan ancaman hukum yang diatur dalam KUHP, ini mengacu pula pada asas hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis, Yaitu KUHP merupakan Undangundang yang bersifat umum dikesampingkan mengingat adanya Undang-undang khusus yang mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui media SMS sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Ancaman sanksi sebagai mana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah memenuhi rasa keadilan dalam perumusan ancaman dalam pidana, dan sesuai dengan keputusan hakim yang menangani tindak pidan tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-305-cover new.pdf - 17 KB
2.  UEU-Undergraduate-305-lembar pengesahan ok.pdf - 83 KB
3.  UEU-Undergraduate-305-lembar persetujuan ok.pdf - 75 KB
4.  UEU-Undergraduate-305-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 19 KB
5.  UEU-Undergraduate-305-kata pengantar.pdf - 38 KB
6.  UEU-Undergraduate-305-DAFTAR ISI.pdf - 11 KB
7.  UEU-Undergraduate-305-Abstrak Cyber..pdf - 38 KB
8.  UEU-Undergraduate-305-Daftar Pustaka Cyber..pdf - 40 KB
9.  UEU-Undergraduate-305-babI.pdf - 66 KB