TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MENURUT PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PERKARA NO. 590/PID.B/2009/PN.JKT.PST)

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari keanekaragaman suku, bahasa, budaya, adat- istiadat, dan agama. Salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah adanya lebih dari satu agama yang dianut warga negara di Indonesia Negara tidak mengakui secara resmi seluruh keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sangat banyak atau paling tidak mengakui seluruh keyakinan agama yang berkembang di masyarakat. Terjadi penyimpangan atau penodaan agama di masyarakat yang akan berakibat konflik dan sangat mempengaruhi stabilitas lingkungan sosial masyarakat. Dari fenomena tersebut melahirkan suatu rumusan masalah yaitu: bagaimana pertanggung jawaban dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dan bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama dan upaya pencegahan tindak pidana penodaan agama tersebut?. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kriteria atau perilaku seseorang dapat dikatakan melakukan penodaan terhadap agama, modus operandi dalam tindak pidana penodaan terhadap agama, dan kendala dalam menyelesaikan tindak pidana penodaan agama serata jalan keluarnya. Setelah dilakukan penelitian didapatkan criteria seseorang, badan/aliran yang melakukan penodaan agama untuk dijadikan pedoman bagi aparat hukum dalam menindak pelaku yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penelitian ini juga ditemukan modus operandi yang dilakukan oleh Lia Eden dalam melakukan perbuatan penodaan terhadap agama. Penelitian ini bersifat deskritif analitis dengan metode pendengkatan adalah yuridis normative. .Kemudian Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penodaan agama yang terdapat dalam ajaran yang disyariatkan dalam hukum pidana Islam bertentangan dengan hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin hak hidup. Hukuman ini dipertahankan manakala terjadinya suatu upaya untuk mencegah dan menahan, namun bukan sebaliknya untuk melestarikan praktek balas dendam atau merekomendasikan hukuman yang kejam dan tak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia dengan menegakkan supremasi hukum, keadilan dan moralitas-spiritual masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

1.  UEU-Undergraduate-3088-COVER.pdf - 18 KB
2.  UEU-Undergraduate-3088-ABSTRAK.pdf - 36 KB
3.  UEU-Undergraduate-3088-KATA PENGANTAR.pdf - 14 KB
4.  UEU-Undergraduate-3088-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1096 KB
5.  UEU-Undergraduate-3088-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 456 KB
6.  UEU-Undergraduate-3088-DAFTAR ISI.pdf - 37 KB
7.  UEU-Undergraduate-3088-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 10 KB

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANAGAN MKRI YANG BAERSIFAT ULTRA PETITA
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN AKIBAT TRANSAKSI JUAL � BELI BARANG MELALUI SARANA INTERNET
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
• TINJAUAN YURIDIS PP NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PP NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS GOOD GOVERNANCE
• TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS KREDIT USAHA RAKYAT YANG MACET DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA ( ASKRINDO )
• Tinjauan Yuridis Peranan dan Tanggung Jawab Agen Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian
• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN MA No.2152/Pid.sus/2008 )
• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN
• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/PDT/2006 Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Terdahap Perkawinan Yang Dilakukan Diluar Negeri Tanpa Dicatatkan Di Indonesia Dan Perkawinan yang Sah Menurut Agama Namun Di