UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK KETIGA TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA SUATU PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM SIDANG PRAPERADILAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NO. 152 PK/PID/2010)

hukum di Indonesia. Tindakan penegak hukum dalam hal penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan, harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981tentang KUHAP. Setiap tindakan penegak hukum khusus nya Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan dengan kewenangannya masing-masing pada saat menjalankan tugas sesuai dengan amanat undangundang. Ketentuan Praperadilan yang ada pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 77 mengatur dengan tegas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan memutuskan perkara penangkapan, penahanan, ketetapan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan yang tidak sah menurut hukum. Yang menjadi pokok permsalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penerbitan SKPP oleh Penuntut Umum? dan bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dengan tidak menerima upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 152 PK/Pid/2010?. Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitif. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam amar putusan Hakim Mahkamah Agung menyatakan tidak menerima upaya hukum luar biasa yang diajukan Penuntut Umum dengan pertimbangan hukumnya bahwa, Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 263 ayat 1 mengatur tentang siapa yang berhak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terpidana atau ahli warisnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Penuntut Umum merupakan pihak yang dikecualikan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan dan Pasal 83 ayat 1 jo. ayat 2 KUHAP pemeriksaan tentang Ketetapan Penghentian Penuntutan dapat dimintakan putusan akhir hanya sampai pada ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Terhadap kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran yaitu untuk mencegah kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum seyogyanya aparat penegak hukum terutama hakim wajib menggali guna menemukan hukum dan mengikuti serta memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mengintegrasikan diri dalam masyarakat untuk benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayom. Kemudian mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan praperadilan perlu diberikan sandaran yang jelas dan legitimasi yuridis dalam suatu peraturan perundangundangan. Berkaitan dengan perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah sebaiknya perkara tersebut tetap diajukan ke Pengadilan, tidak perlu Jaksa Agung menggunakan kewenangannya untuk mengesampingkan perkara atau deponering.

1.  UEU-Undergraduate-1711-COVER.pdf - 31 KB
2.  UEU-Undergraduate-1711-LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 31 KB
3.  UEU-Undergraduate-1711-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 31 KB
4.  UEU-Undergraduate-1711-PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI.pdf - 31 KB
5.  UEU-Undergraduate-1711-KATA PENGANTAR.pdf - 52 KB
6.  UEU-Undergraduate-1711-ABSTRAK.pdf - 22 KB
7.  UEU-Undergraduate-1711-DAFTAR ISI.pdf - 44 KB
8.  UEU-Undergraduate-1711-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 57 KB
9.  UEU-Undergraduate-1711-BAB 1.pdf - 76 KB

• UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK KETIGA TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA SUATU PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM SIDANG PRAPERADILAN (Studi kasus Pada PUTUSAN No. 152 PK/Pid/2010)