WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 52/PDT.G/2020/PN.JKT.PST)

Pengambilalihan saham sebagai suatu perbuatan aktivitas hukum yang dilaksanakan badan hukum atau perseorangan melalui perjanjian pengambilalihan saham. Bentuk perjanjian, pengambilalihan saham berpotensi menimbulkan wanprestasi ketika salah satu pihak tak menunaikan kewajiban. Permasalahan yang penulis analisis adalah apa akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengambilalihan saham pada tetapan nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dan bagaimana upaya hukum yang dapat diambil Penggugat terhadap gugatan ganti kerugian yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan teori keadilan dari Gustav Radbruch sebagai hak dan upaya untuk mendapatkan keadilan. Keadilan dalam hal ini dapat berwujud perlindungan bagi pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan secara materil. Kesimpulan dari penelitian ini yakni akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengambilalihan saham pada putusan nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst adalah pihak yang dirugikan meminta pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata sehingga perjanjian antara penggugat dan tergugat dianggap tidak pernah terjadi. Penggugat bisa menempuh upaya hukum terhadap kerugian ganti rugi yang tidak dikabulkan majelis hakim adalah dengan mengajukan upaya hukum banding, ialah upaya hukum yang diajukan kepada pengadilan tinggi atas ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan negeri.


Alt. Description

Acquisition of shares is a legal act carried out by a legal entity or individual through a share acquisition agreement. As a form of agreement, an acquisition of shares has the potential to result in default when one of the parties does not do its due. The problem that the writer will analyze is what is the legal consequence of the cancellation of the share takeover agreement in the decision number 52 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Pst and how the legal remedies that can be faced by the Plaintiff against the claim for compensation that were not granted by the Panel of Judges. Normative legal method was used in this reseach. The author uses Gustav Radbruch s theory of justice as a right and an effort to get justice. Justice in this case can take the form of protection for the Plaintiff as a party who has been materially harmed. The conclusion is that the legal consequences of the cancellation of the share takeover agreement in decision number 52 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Pst are the injured party requesting the cancellation of the agreement based on Article 1267 of the Civil Code so that the agreement between the plaintiff and the defendant is deemed to have never occurred. The legal remedy that can be faced by the Plaintiff against compensation that was not granted by the panel of judges is by filing legal remedies, the legal remedy here is an appeal that is submitted to the high court over dissatisfaction with the district court s decision.

1.  UEU-Article-21605-5_0791.pdf - 696 KB

• TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
• TINJAUAN WAKTU PENYELESAIAN VISUM ET REPERTUM JENAZAH KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS PERIODE JANUARI � MARET 2009 DI DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RSUP. NASIONAL CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA PUSAT
• ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN ILEGAL DI BANTARAN SUNGAI STUDI KASUS : BANTARAN KALI PESANGGRAHAN KAMPUNG BARU, KEDOYA UTARA KEBON JERUK
• ANALISIS PERPRES NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
• URGENSI PERLINDUNGAN EKOSISTEM LAUT TERHADAP BAHAYA ILEGAL FISHING
• ANALISIS PERPRES NOMER 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
• ANALISA PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN KONDISI KEUANGAN PT ANEKA TAMBANG TBK
• ANALISIS DAN PERMASALAHAN TERHADAP KEWENANGAN TNI AL DALAM MELAKUKAN TINDAKAN ILLEGAL FISHING
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (NOMOR 1650 K/PID.SUS/2018 )
• PERAN PENGADILAN PERIKANAN DALAM ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH KEDAULATAN LAUT INDONESIA