IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PENANGKAPAN, PEMERIKSAAN, DAN PENAHANAN TERSANGKA

Dalam hukum acara pidana terdapat asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan. Selain asas tersebut juga terdapat suatu asas yang melindungi hak asasi tersangka yaitu asas praduga tak bersalah. Selain itu masih ada hak-hak tersangka yang dimuat dalam KUHAP yaitu Pasal 50 sampai Pasal 68. Dalam penelitan ini permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penetapan tersangka, penangkapan, pemeriksaan serta penahanan tersangka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kendala polisi dalam menghormati HAM tersangka, yaitu faktor pengalaman kerja lapangan (menyidik), tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Itu merupakan kendala paling berat yang dihadapi polisi. Selain itu adalah tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana. Simpulan yang diperoleh bahwa dengan pengetahuan yang dimiliki, polisi menghormati hak-hak tersangka dan kendala yang dihadapi polisi adalah faktor pengalaman kerja di lapangan (menyidik), Saran yang diberikan adalah polisi memandang HAM tersangka berdasarkan hati nurani dan untuk menjadi penyidik, harus ada test khusus yang menunjang polisi untuk bertugas.

1.  UEU-Master-8604-COVER.pdf - 46 KB
2.  UEU-Master-8604-Abstrak.pdf - 89 KB
3.  UEU-Master-8604-Daftar Isi.pdf - 88 KB
4.  UEU-Master-8604-Daftar Pustaka.pdf - 165 KB
5.  UEU-Master-8604-Kata Pengantar.pdf - 83 KB
6.  UEU-Master-8604-PENGESAHAN.pdf - 155 KB
7.  UEU-Master-8604-PERNYATAAN.pdf - 301 KB
8.  UEU-Master-8604-BAB_I.pdf - 238 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN