PERILAKU HUBUNGAN HOMOSEKSUAL PADA PERBUATAN SEKSUAL SESAMA JENIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 132/PID.B/2011/PN.WNS)

Homoseksual adalah perbuatan laki-laki dan perempuan yang secara emosional dan seksual tertarik sesama jenisnya Masyarakat di Indonesia menyatakan bahwa hubungan sesama jenis dipandang sebagai perbuatan tercela. Berdasarkan moral dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menganggap perbuatan hubungan seksual sesama jenis itu sebagai perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. pelanggaran terhadap hubungan seksual sesama jenis hanya sebatas pada hubungan seksual antara dewasa dengan anak di bawah umur jika untuk dewasa dengan dewasa belum dipertegaskan akan tetapi hukum Islam perilaku hubungan seksual sesama jenis adalah Haram, baik itu dilakukan dengan orang yang belum dewasa maupun orang dewasa. bahwa saat ini KUHP belum menggolongkan hubungan seksual sesaama jenis sebagai tindak pidana, kecuali jika mengandung paksaan atau tipu muslihat, namun nilai-niali hukum yang hidup dimasyarakat digolongkan sebagai perbuatan yang tercela, maka seharusnya pengadilan mempertimbangkan hukum yang hidup sebagai dasar untuk mengkategorikan perbuatan ini sebagai perbuatan yang melawan hukum.

1.  UEU-Undergraduate-8472-cover.pdf - 89 KB
2.  UEU-Undergraduate-8472-pengesahan.pdf - 4258 KB
3.  UEU-Undergraduate-8472-pernyataan.pdf - 3663 KB
4.  UEU-Undergraduate-8472-persetujuan.pdf - 3783 KB
5.  UEU-Undergraduate-8472-abstrak.pdf - 83 KB
6.  UEU-Undergraduate-8472-kata pengantar.pdf - 3873 KB
7.  UEU-Undergraduate-8472-daftar isi.pdf - 87 KB
8.  UEU-Undergraduate-8472-daftar pustaka.pdf - 214 KB
9.  UEU-Undergraduate-8472-BABI.pdf - 320 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN