HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK KENDARAAN DENGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN BERBASIS ONLINE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki. Atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Penulis telah menemukan masalah dalam penulisan skripsi ini dan menyusun rumusan masalah yaitu yang pertama adalah Bagaimanakah hubungan hukum antara pemilik kendaraan yang memberi jasa angkutan dengan konsumen selaku pengguna jasa angkutan yang berbasis online ditinjau dari KUHPerdata dan yang ke dua adalah Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi perkembangan jasa angkutan berbasis online.Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hubungan hukum yang terjadi ialah antara pemberi jasa (pemilik kendaraan) dengan pengguna jasa (konsumen), adalah hubungan pemberian jasa (antaran/angkutan). Peran Pemerintah sebagai regulator dalam mengawasi angkutan berbasis online serta pemerintah berperan dalam mengawasi transportasi online, pemerintah juga harus menyediakan petugas untuk pengawasan, pemerintah juga memberi perlindungan terhadap konsumen, dengan undang-undang perlindungan konsumen.

1.  UEU-Undergraduate-10271-cover.Image.Marked.pdf - 178 KB
2.  UEU-Undergraduate-10271-pengesahan.Image.Marked.pdf - 1332 KB
3.  UEU-Undergraduate-10271-pernyataan.Image.Marked.pdf - 1121 KB
4.  UEU-Undergraduate-10271-persetujuan.Image.Marked.pdf - 1044 KB
5.  UEU-Undergraduate-10271-publikasi.Image.Marked.pdf - 1634 KB
6.  UEU-Undergraduate-10271-abstrak.Image.Marked.pdf - 204 KB
7.  UEU-Undergraduate-10271-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 209 KB
8.  UEU-Undergraduate-10271-daftar isi.Image.Marked.pdf - 308 KB
9.  UEU-Undergraduate-10271-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 278 KB
10.  UEU-Undergraduate-10271-lampiran.pdf - 1611 KB
11.  UEU-Undergraduate-10271-bab 1.Image.Marked.pdf - 642 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN