PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA MENGIKUTI KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS : PUTUSAN NO 706/PID/B/2015/PN BDG)

Di Pasaran banyak jenis label halal yang beredar hal ini yang menyebabkan konsumen bingung dalam mencantumkan label halal yang asli dan label halal yang palsu. Konsumen sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu konsumen yang terinformasi dan tidak terinformasi. Dalam hal ini, konsumen yang tidak terinformasilah yang banyak terlanggar hak-hak nya serta banyak yang menjadi korban. Masalah label produk makanan sangat penting karena sebagian konsumennya adalah kalangan muslim dimana mayoritas beragama islam. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pencantuman label halal tanpa mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk halal. Ada 3 (tiga) kategori yaitu pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Pada dasarnya sangat merugikan konsumen. Untuk itu, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pencantuman label halal dapat sangat membantu konsumen muslim untuk memilih produk yang akan dikonsumsinya. penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu pertama, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemalsuan label halal pada putusan perkara nomor 706/Pid/B/2015/Pn Bdg. Kedua, bagaimana akibat hukum dari pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi kemudian analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim sudah diatur namun bagi pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan label halal pada produk makanan tidak memberikan efek jera, karena sanksi yang diberikan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau perundang-undangan di Indonesia hanya bersifat materil tidak pada moral.

1.  UEU-Undergraduate-10097-cover.Image.Marked.pdf - 375 KB
2.  UEU-Undergraduate-10097-pengesahan.Image.Marked.pdf - 992 KB
3.  UEU-Undergraduate-10097-pernyataan.Image.Marked.pdf - 1042 KB
4.  UEU-Undergraduate-10097-persetujuan.Image.Marked.pdf - 946 KB
5.  UEU-Undergraduate-10097-publikasi.Image.Marked.pdf - 603 KB
6.  UEU-Undergraduate-10097-abstrak.Image.Marked.pdf - 361 KB
7.  UEU-Undergraduate-10097-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 440 KB
8.  UEU-Undergraduate-10097-daftar isi.Image.Marked.pdf - 373 KB
9.  UEU-Undergraduate-10097-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 467 KB
10.  UEU-Undergraduate-10097-lampiran.Image.Marked.pdf - 828 KB
11.  UEU-Undergraduate-10097-bab1.Image.Marked.pdf - 605 KB

• PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS DAN AKTIVITAS SEBAGAI PROKSI GOING CONCEREN TERHADAP OPINI AUDITOR (STUDI EMPERIS PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN GO PUBLIC )
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ