ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS PENANGGUNG UTANG TERHADAP UTANG PERSEROAN YANG DIPAILITKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 125 PK/PDT-SUS-PAILLIT/2015)

Kepailitan berawal dari debitor yang tidak melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utangutangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi sangat terganggu, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka. Akibat lainnya banyak perusahaan Indonesia yang terpaksa berutang kepada kreditor luar negeri, tetapi perusahaan tersebut ternyata tidak mampu membayar hutang kepada krediturnya saat jatuh tempo. Ketika kewajiban itu tidak dapat dipenuhi maka salah satu solusi dari masalah ini ialah dipailitkan. Permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban ahli waris penanggung utang terhadap utang perseroan yang dinyatakan pailit dan bagaimanakah peyelesaian kepailitan PT Henrison Iriana berikut harta peninggalan penanggung utang, dapatkah harta peninggalan penanggung utang tersebut dinyatakan dalam keadaan pailit. Dalam penulisan skripsi ini bahanbahan yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum melaui pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok bahasan tentang tanggung jawab ahli waris-ahli waris para penanggung utang dan kepailitan terhadap debitor dan harta peninggalan. Tanggung jawab ahli waris-ahli waris para penanggung utang adalah sebatas harta peninggalan penanggung utang/pewaris jadi ahli waris harus memisahkan dan menyerahkan harta peninggalan penanggung utang kepada kurator untuk dimasukkan kedalam budel pailit. 2. Penyelesaian kepailitan terhadap PT Henrison Iriana berikut harta peninggalan penanggung utang telah sesuai sebagaimana disyaratkan 2 ayat (1) telah dipenuhi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. dan mengenai harta peninggalan penanggung utang dapat dinyatakan dalam keadaan pailit.

1.  UEU-Undergraduate-11011-cover.Image.Marked.pdf - 226 KB
2.  UEU-Undergraduate-11011-pengesahan.Image.Marked.pdf - 1716 KB
3.  UEU-Undergraduate-11011-persetujuan.Image.Marked.pdf - 233 KB
4.  UEU-Undergraduate-11011-pernyataan.Image.Marked.pdf - 1704 KB
5.  UEU-Undergraduate-11011-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 209 KB
6.  UEU-Undergraduate-11011-abstrak.Image.Marked.pdf - 205 KB
7.  UEU-Undergraduate-11011-daftar isi.Image.Marked.pdf - 264 KB
8.  UEU-Undergraduate-11011-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 193 KB
9.  UEU-Undergraduate-11011-lampiran.Image.Marked.pdf - 299 KB
10.  UEU-Undergraduate-11011-bab 1.Image.Marked.pdf - 186 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN