SISTEM PAKAR PENENTUAN SANKSI MAKSIMAL UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum pidana, berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat ratusan pasal yang mengatur tentang hukum pidana dalam KUHP, hal ini disebabkan juga karena masalah hukum pidana yang sangat kompleks. Tak heran masyarakat awam (yang kurang memahami soal hukum) akan merasa kesulitan untuk mengerti dan memilah pasal-pasal yang mengatur suatu kasus tertentu dalam KUHP. Salah satu kasus tindak kejahatan yang sering terjadi adalah kasus pembunuhan. Pengetahuan tentang hukum yang mengatur hal tersebut pun sangat diperlukan oleh masyarakat. Fenomena yang sering terjadi di lokasi sidang suatu kasus tindak pidana adalah terjadinya kerusuhan yang dilakukan oleh keluarga dan kerabat korban sesaat setelah penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan tersebut. Karena keluarga dan kerabat korban biasanya tidak terima atas berat hukuman tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya. Masalah ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang hukum yang mengatur suatu kasus tindak pidana tersebut. Bagi masyarakat, untuk mendapatkan kejelasan tentang hukum yang mengatur hal tersebut, setidaknya mereka harus bertanya kepada seorang Pakar Hukum ataupun melakukan konsultasi ke Pakar Hukum di suatu Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hal ini akan menjadi sulit ketika tidak ada seorang Pakar Hukum di daerah yang membutuhkan informasi tentang hukum. Ataupun juga, jauhnya lokasi LBH dapat menjadi kendala. Maka dari itu, di tengah perkembangan teknologi kini yang begitu pesat, diusulkanlah pembuatan sistem pakar yang dapat memberikan kejelasan hukum yang mengatur suatu kasus tindak pidana kepada masyarakat, khususnya mengenai hukum tindak pidana terhadap nyawa. Dan sistem tersebut harus dapat diakses dimana saja dan kapan saja oleh masyarakat.

1.  UEU-Undergraduate-11267-cover.Image.Marked.pdf - 194 KB
2.  UEU-Undergraduate-11267-pengesahan.Image.Marked.pdf - 482 KB
3.  UEU-Undergraduate-11267-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 205 KB
4.  UEU-Undergraduate-11267-abstrak.Image.Marked.pdf - 188 KB
5.  UEU-Undergraduate-11267-daftar isi.Image.Marked.pdf - 213 KB
6.  UEU-Undergraduate-11267-daftar tabel.Image.Marked.pdf - 197 KB
7.  UEU-Undergraduate-11267-daftar gambar.Image.Marked.pdf - 197 KB
8.  UEU-Undergraduate-11267-lampiran.Image.Marked.pdf - 208 KB
9.  UEU-Undergraduate-11267-bab I.Image.Marked.pdf - 310 KB
10.  UEU-Undergraduate-11267-daftar referensi.Image.pdf - 329 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• PENGEMBANGAN APLIKASI CALCULATOR SUBNETTING
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• MEMBANGUN SISTEM LAYANAN SERVER SEBAGAI PENGELOLA JARINGAN PADA KANTOR KELURAHAN KRENDANG BERBASIS LINUX DEBIAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI