KEDUDUKAN KORBAN AKIBAT PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS BAMBANG WIDJAJANTO)

Penulisan ini dilatarbelakangi atas asas oportunitas yang menjadi wewenang Jaksa Agung yakni mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (seponering). Penulis menyadari bahwa perlunya perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga negara yang menjadi korban tindak pidana yang perkaranya dikesampingkan, serta mengetahui dasar atau unsur yang menjadi pertimbangan Jaksa Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum. Kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan yang lebih diutamakan karena berpengaruh kepada bangsa, negara dan masyarakat luas. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana ketika tindak pidana tersebut mempunyai korban. Korban adalah individu maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata kepada hak-hak dasarnya baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission). Perlindungan dan pemenuhan hak korban dalam hal pengesampingan perkara demi kepentingan umum (seponering) ini diharapkan sebagai wujud pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sehingga lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Republik Indonesia ataupun LPSK serta lembaga negara terkait lainnya, memiliki peran dalam proses pemenuhan hak ini agar keadilan bagi korban dapat terpenuhi. Ganti kerugian dikarenakan pengesampingan perkara ini menjadi sebuah pilihan agar pemenuhan hak serta tercapainya kepastian hukum bagi korban tindak pidana tersebut. Kepentingan umum yang menjadi alasan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara tindak pidana didasari pasal 35 huruf Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PUU-XIV/2016, Jaksa Agung diwajibkan untuk memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan perkara tersebut. Kepentingan umum yang dimaksud ditinjau dari sudut pandang secara filosofis, sosiologis serta yuridis yang berpengaruh kepada kepentingan bangsa, negara dan masyarakat luas secara keseluruhan. Maka, perlunya kecermatan dan sikap netral Jaksa Agung dalam memutuskan sebuah perkara dikarenakan mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih luas namun juga dengan kebijakan bahwa ketika adanya korban dalam tindak pidana tersebut, perlu dilindungi dan diberikan kepastian hukum atas hak-hak dasar yang telah dijaminkan konstitusi kepadanya.

1.  UEU-Undergraduate-9949-cover.Image.Marked.pdf - 168 KB
2.  UEU-Undergraduate-9949-pengesahan.Image.Marked.pdf - 400 KB
3.  UEU-Undergraduate-9949-pernyataan.Image.Marked.pdf - 396 KB
4.  UEU-Undergraduate-9949-persetujuan.Image.Marked.pdf - 363 KB
5.  UEU-Undergraduate-9949-publikasi.Image.Marked.pdf - 1979 KB
6.  UEU-Undergraduate-9949-abstrak.Image.Marked.pdf - 92 KB
7.  UEU-Undergraduate-9949-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 93 KB
8.  UEU-Undergraduate-9949-daftar isi.Image.Marked.pdf - 287 KB
9.  UEU-Undergraduate-9949-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 233 KB
10.  UEU-Undergraduate-9949-lampiran.Image.Marked.pdf - 739 KB
11.  UEU-Undergraduate-9949-bab1.Image.Marked.pdf - 249 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• BEDA EFEK PEMBERIAN AUTO STRETCHING DAN TRANSVERSE FRICTION DENGAN PARAFFIN BATH DAN TRANSVERSE FRICTION TERHADAP KEMAMPUAN FUNGSIONAL TANGAN PADA KASUS TRIGGER FINGER