NEGARAWAN DARI PULAU DEWATA: BUNGA RAMPAI TULISAN KOLEGA DAN SAHABAT I D.G. PALGUNA

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusional dan dilaksanakan oleh Hakim Konstitusi. Komposisi Hakim di Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim konstitusi yang dipilih oleh tiga cabang kekuasaan berbeda, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Salah satu Hakim Konstitusi yang pernah terpilih dari dua cabang kekuasaan berbeda adalah Hakim Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna. Hakim Palguna terpilih menjadi Hakim Konstitusi untuk periode pertama pada 2003-2008 dan periode kedua pada 2015-2020. Tepat pada 7 Januari 2020, Hakim Palguna memasuki usia purnabakti setelah mengabdikan dirinya sebagai Hakim Konstitusi selama sepuluh tahun dengan jeda periode. Bagian-bagian berikutnya dari buku ini akan menceritakan sifat kenegarawanan, pemikiran, dan sisi lain kehidupan dari Hakim Palguna yang ditulis oleh para kolega dan sahabatnya yang terbiasa berinteraksi sehari-hari di lingkungan Mahkamah Konstitusi

1.  UEU-Books-23325-10_0090.pdf - 1090 KB

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003)
• KEBEBASAN DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA