PENERAPAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS I A KHUSUS

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan sertifikat fidusia yang berkekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan sendiri oleh kreditur penerima jaminan fidusia melainkan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur penerima jaminan fidusia dengan debitur pemberi jaminan fidusia atau berdasarkan upaya hukum yang dilakukan ke pengadilan untuk menentukan telah terjadinya wanprestasi pada perjanjian fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang dilakukan dengan menggunakan data primer berupa studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisis menggunakan data kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kendaraan bermotor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus sampai dengan bulan Desember tahun 2020 hanya terdapat 2 (dua) permohonan yang salah satunya adalah permohonan eksekusi objek jaminan fidusia atas benda bergerak. Guna mengantisipasi potensi kenaikan jumlah pendaftaran permohonan eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menambah jurusita pengadilan.

1.  UEU-Journal-20313-11_1446.pdf - 332 KB

1. Lex Jurnalica
   https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4107

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN