IMPLEMENTASI PENERAPAN PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PELANGGARAN UNSUR BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

In the current reform era, the realization of good governance must be supported, among others, by law enforcement against corruption. Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes is the legal basis used in Indonesia. Several cases of judge s interpretation in a Corruption Case are needed to provide clarity regarding whether or not the elements of a crime have been fulfilled. This thesis discusses Implementation of Judges Interpretation of the Violation of Elements Contrary to the Obligations of Civil Servants in Corruption Cases (Case Study of the Corruption Court Decision Number 132 / PID.SUS / TPK / 2017 / PN.JKT.PST. With the problem and purpose of knowing the forms of legal interpretation in the Corruption Case and the application of the judge s interpretation to the case study. This research was obtained from primary, secondary and tertiary legal materials which were then analyzed in a descriptive normative manner. Analytical interpretation methods and also the construction of law are not permitted in criminal law. The Panel of Judges in this case adopted a systematic interpretation in their decision. In this case Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes is linked to Act Number 5 of 2014 of the State Civil Apparatus (ASN) concerning Civil Servants.

1.  UEU-Journal-21963-11_1861.pdf - 384 KB

1. IMPLEMENTASI PENERAPAN PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PELANGGARAN UNSUR BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/13

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN