PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH ATAS PEMBEBASAN TANAH YANG TERKENA PENGADAAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PERKARA NO.593/PDT.G/2018/PN.TNG TERTANGGAL 12 SEPTEMBER 2018)

Pengadaan tanah merupakan suatu lembaga yang digunakan untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Sebagai wujud penghormatan hak-hak bagi pemegang hak atas tanah, pihak yang memerlukan tanah yaitu instansi Pemerintah memberikan ganti rugi yang layak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak melalui musyawarah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak atas tanah yaitu penetapan ganti rugi didasarkan atas musyawarah dan ganti rugi yang layak, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajuan keberatan terhadap besarnya ganti kerugian sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 dan PERMA No. 3 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penulis melakukan analisa yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 593/Pdt.G/2018/PN.TNG tanggal 12 September 2018 karena dalam putusan tersebut Hakim memutuskan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum dan uang ganti rugi telah dititipkan ke Pengadilan. Penulis tidak sependapat dengan bunyi putusan pengadilan dimaksud karena menurut Penulis penitipan ganti kerugian di Pengadilan termasuk ke dalam tindakan pemaksaan dan intimidasi terhadap masyarakat sehingga mencederai kepentingan hukum pihak yang berhak atas tanahnya dan bertentangan dengan asas kesepakatan dan asas keadilan. Penulis menggunakan penelitian normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur bacaan lainnya. Teori yang dipakai adalah teori kepastian hukum dan keadilan hukum. Tujuan Penelitian untuk menganalisa bagaimana ganti rugi terhadap tanah yang diambil oleh negara untuk kepentingan umum dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah berkaitan dengan pembebasan tanah. Penulis mengharapkan ke depannya pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan hukum dapat dilaksanakan dengan mengedepankan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat pengadaan tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum.

1.  UEU-Journal-21980-11_1869.pdf - 380 KB

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH ATAS PEMBEBASAN TANAH YANG TERKENA PENGADAAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PERKARA NO.593/PDT.G/2018/PN.TNG TERTANGGAL 12 SEPTEMBER 2018)
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/8

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN