TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN DOKTER YANG TIDAK MEMBERIKAN HASIL DIAGNOSA KEPADA PASIEN

The patient has the right to know the diagnosis results related to the body and the disease. The patient s rights are regulated in article 52 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice. This thesis aims to find out how the provisions or procedures for providing diagnoses from the doctor to the patient or the patient s family and whether the actions of a doctor who does not provide diagnostic results to the patient s family can be categorized as acts against the law. The research method used is normative legal research, namely research conducted by examining library materials. In Law No.29 of 2004 article 45 paragraph (3) regulates medical ethics in which the obligations of a doctor are clearly regulated that a patient who comes to him consciously or not and without a guardian or guardian must first obtain an explanation of the patient s condition through the examination and then the doctor provides the diagnosis results related to the patient s illness. The doctor must submit the results of the diagnosis to the patient or the patient s family. In the event that the doctor does not convey the results of the diagnosis to the patient or the patient s family, the action can be said as an illegal act.

1.  UEU-Journal-21996-11_1883.pdf - 335 KB

1. TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN DOKTER YANG TIDAK MEMBERIKAN HASIL DIAGNOSA KEPADA PASIEN
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/23

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN