PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL IKEA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264 K/PDT.SUSHKI/2015)

The globalization era, many free trade activities are carried out starting from the trade of goods and services that cross national borders. In the trade activities carried out, the brand becomes a symbol or reference for producers and consumers in conducting the sale and purchase of goods or services. The brand has a function as a differentiator from one product to another. The use of the brand at this time is the most preferred thing because with the brand can see the quality of a particular product or service. In this writing, the resolution of problems such as impersonation or plagiarism of brands using the normative juridical review method using Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks and Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in force in Indonesia. The Trademark and Geographical Indications Law protects trademarks according to the first to file system, namely the rights to trademarks obtained from the registration of the first mark. Protection applied. Brand protection contained in articles 20 and 21 of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications has not yet been fully realized. In this case the Government should collaborate with the Directorate General of Intellectual Property Rights to conduct a program of elaboration on the procedures for registration and protection of trademarks to the public so that imitation, plagiarism, or brand marking may not occur again.

1.  UEU-Journal-22004-11_1885.pdf - 395 KB

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL IKEA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264 K/Pdt.SUSHKI/2015)
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/26

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN